Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh jajaran DPC kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk di wilayah Priangan Timur, untuk aktif mendampingi rakyat dan melawan tindakan penggusuran tanpa solusi.

Instruksi tegas ini disampaikan Ono dalam peringatan peristiwa 27 Juli 1996 ( Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) bertema 'Mengingat Luka, Menjaga Demokrasi' di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jabar, Bandung, Minggu (26/7/2026) malam.

Acara dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Chaerul Rizky Mantini, jajaran pengurus DPD, badan, sayap partai, dan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat.

Menurut Ono, peristiwa 27 Juli 1996 menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus dijaga agar praktik otoritarianisme tidak kembali terulang.

Ono Surono mengajak seluruh kader partai menjadikan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga demokrasi serta terus hadir membela kepentingan rakyat. 

"Ketika kekuasaan tak lagi tunduk pada rakyat, maka hak berbicara dianggap sebagai kejahatan. Ketika kritik dianggap sebagai pemberontakan, maka penindasan menjadi aturan main," katanya.

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran Soroti TPP ASN dan Gaji PPPK Paruh Waktu di Puskesmas-RSUD

Dia mengatakan, Kudatuli bukan sekadar peristiwa sejarah yang dikenang setiap tahun, melainkan peringatan agar seluruh elemen bangsa tetap waspada terhadap segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.

"Kami melangkah maju membangun masa depan yang lebih baik, tetapi tidak melupakan jalan berdarah yang kami lalui. Kami memaafkan luka yang pernah ditorehkan, tetapi tidak melupakan siapa yang berkorban agar kami bisa bernapas lebih bebas hari ini," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memilih dalam pemilu, tetapi juga hak masyarakat untuk didengar, menyampaikan pendapat, dan memiliki pandangan berbeda tanpa rasa takut mengalami intimidasi maupun kekerasan.

Dia menegaskan kekerasan tidak pernah menjadi solusi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, termasuk apabila dilakukan oleh pihak yang sedang memegang kekuasaan.

"Otoritarianisme dalam bentuk apapun yang membatasi kebebasan berpendapat, yang menindas pihak yang berbeda pandangan, yang menganggap negara milik segelintir orang, harus kita lawan," ujarnya.

Baca juga: Usai Temui Jokowi di Solo, Wabup Pangandaran Ino Darsono Nyeberang ke PSI, Begini Reaksi Santai PDIP

Ono juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai penggusuran hingga pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kehilangan mata pencaharian.

Dia meminta kader PDI Perjuangan di seluruh Jabar hadir di tengah masyarakat dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah.

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar berbicara kepada penguasa yang saat ini memegang kekuasaan eksekutif. Jangan biarkan rakyat kehilangan mata pencahariannya, jangan biarkan penggusuran terjadi di mana-mana," ucapnya.

Secara khusus, Ono meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jabar supaya penertiban atau penggusuran ditunda selama belum tersedia solusi yang adil bagi masyarakat terdampak.

Dia juga menginstruksikan seluruh jajaran partai di 27 kabupaten dan kota di Jabar untuk aktif mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi.

Ono mengajak seluruh kader menjadikan semangat perjuangan Kudatuli sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Mungkin kami bisa memaafkan, tetapi jangan pernah kami melupakan," katanya.

Selain diisi diskusi dan renungan, acara dimeriahkan penampilan musik dari kelompok penyanyi jalanan hingga pembacaan puisi. Tak hanya itu, para pelaku UMKM pun diajak serta dalam kegiatan tersebut. (*)