BANJARMASINPOST.CO.ID- BELAKANGAN ini banyak pengemudi ojek online mengeluhkan pendapatan yang terus menurun, padahal secara kasat mata layanan transportasi daring masih sangat banyak digunakan masyarakat.
Syahrial Shaddiq, Pengamat Ekonomi ULM mengungkapkan faktor utama penyebabnya adalah ketimpangan antara jumlah pengemudi dan jumlah permintaan order.
Dalam ilmu ekonomi ini disebut oversupply. Jumlah mitra pengemudi terus bertambah setiap bulan karena proses pendaftaran yang mudah, sementara pertumbuhan jumlah penumpang tidak secepat itu.
Akibatnya, meskipun total transaksi nasional naik, “kue” pendapatan harus dibagi ke jumlah pengemudi yang jauh lebih banyak.
Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Jika jumlah pengemudi naik 30 persen tetapi jumlah penumpang hanya naik 10 persen, maka secara otomatis order per pengemudi akan turun.
Ini terlihat dari semakin lamanya waktu menunggu order, jarak jemput yang semakin jauh, dan pendapatan harian yang tidak menentu.
Baca juga: Kala Ojol Tak Lagi Gacor, Komunitas Driver di Banjarmasin Sebut Pendapatan Terus Menurun
Baca juga: Rizki Berkorban Selamatkan Adik-adiknya, Rumah Ambruk di Tatah Layap Banjar Menelan Korban Jiwa
Dampaknya tidak hanya ke pengemudi, tapi juga ke ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Perlu diingat, sebagian besar pengemudi ojol bekerja di sektor informal dan menjadi tulang punggung keluarga.
Ketika pendapatan turun, pos pengeluaran pertama yang dipangkas adalah kebutuhan sekunder, pendidikan, bahkan kesehatan.
Lebih jauh lagi, karena pengemudi juga merupakan konsumen, penurunan pendapatan mereka berarti berkurangnya perputaran uang di warung, pasar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar titik-titik mangkal.
Dengan kata lain, melemahnya kesejahteraan pengemudi juga ikut menekan daya beli di tingkat komunitas.
Lalu bagaimana dari perspektif ekonomi ketenagakerjaan? Apakah model kemitraan saat ini sudah layak? Jawabannya belum sepenuhnya. Model kemitraan memang memberi fleksibilitas waktu dan kebebasan, namun seluruh risiko usaha seperti bahan bakar minyak (BBM), perawatan kendaraan, asuransi, dan jaminan sosial sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi.
Tidak ada upah minimum regional (UMR), tunjangan hari raya (THR), maupun pesangon. Padahal pengemudi bekerja penuh waktu dan sangat bergantung pada platform.
Agar lebih berkeadilan, model ini perlu dilengkapi “lantai perlindungan” berupa jaminan kecelakaan kerja, transparansi algoritma, dan pembagian insentif tanpa merugikan pendapatan dasar.
Dari sisi pemerintah, perlu ada regulasi tarif batas bawah yang wajar agar tidak terjadi perang tarif yang merugikan pengemudi.
Pemerintah juga perlu mewajibkan perusahaan aplikator untuk mendaftarkan mitranya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta membuka data jumlah mitra aktif dibanding permintaan di tiap wilayah.
Dari sisi perusahaan aplikator, transparansi terkait cara pembagian order dan algoritma sangat penting. Selain itu perlu ada pembatasan pendaftaran mitra baru di zona yang sudah jenuh, serta skema insentif yang tidak memotong pendapatan dasar pengemudi.
Perusahaan juga bisa menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan UMKM agar pengemudi punya opsi penghasilan tambahan.
Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat yang melemah juga berkontribusi. Daya beli masyarakat turun sehingga frekuensi penggunaan layanan non-pokok seperti pesan antar makanan juga ikut berkurang.
Jadi bukan karena aplikasinya tidak dipakai, melainkan satu order harus dibagi ke lebih banyak pengemudi di tengah masyarakat yang juga sedang berhemat. (sul)
