TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei menegaskan peluang tercapainya perdamaian antara Teheran dan Washington bergantung pada langkah Israel menghentikan seluruh serangan militernya ke Lebanon.
Pernyataan itu disampaikan Mojtaba melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (26/7/2026), ketika muncul laporan mengenai meredanya serangan dan kembali bergulirnya jalur diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
"Iran telah menetapkan pelestarian integritas teritorial Lebanon, serta penghentian mutlak dan tanpa syarat agresi rezim Zionis sebagai syarat utama bagi setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dipaksakan oleh Amerika Serikat," papar unggahan Mojtaba.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagi Teheran, penyelesaian konflik di Lebanon bukan lagi isu terpisah, melainkan bagian utama dalam setiap pembicaraan damai dengan Washington.
Mojtaba Khamenei juga kembali menyuarakan dukungan Iran kepada Hizbullah, mendiang pemimpinnya Hassan Nasrallah, serta masyarakat Lebanon selatan yang menjadi sasaran utama serangan Israel.
Ia bahkan menyebut dukungan terhadap Hizbullah sebagai bagian dari kebijakan strategis Iran.
"Republik Islam Iran menganggap pembelaan terhadap para mujahidin Hizbullah yang tertindas namun kuat ini sebagai mandat strategisnya," tulis Mojtaba Khamenei.
Menurut Al Jazeera, tuntutan penghentian serangan Israel ke Lebanon sebelumnya juga telah dimasukkan Iran sebagai klausul pertama dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat pada Juni 2026.
Namun, kesepakatan tersebut kemudian runtuh akibat perselisihan mengenai Selat Hormuz, sehingga upaya diplomasi kembali menemui hambatan.
Lebanon kembali terseret ke dalam konflik pada Maret 2026 setelah Hizbullah melancarkan serangan ke Israel utara.
Kelompok itu menyatakan aksinya merupakan respons atas terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, pada hari pertama perang AS-Israel melawan Iran, serta serangan Israel yang terus berlangsung di wilayah Lebanon meski sebelumnya telah tercapai gencatan senjata pada 2024.
Baca juga: Mojtaba Khamenei Kembali Nyatakan Dukungan kepada Hizbullah, Desak Israel Stop Serang Lebanon
Pada 26 Juni 2026, Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat mengenai penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki.
Meski demikian, kesepakatan tersebut tidak memuat jadwal penarikan pasukan. Israel menyatakan penarikan baru akan dilakukan setelah Hizbullah dilucuti, sementara Iran dan Hizbullah yang tidak menjadi pihak dalam perundingan menolak isi kesepakatan tersebut.
Profesor Madya Hak Asasi Manusia dan Studi Timur Tengah di Bard College, Ziad Abu Rish, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan itu bersifat tidak seimbang karena lebih mengakomodasi preferensi Israel dan menggeser fokus persoalan dari agresi Israel menjadi keberadaan Hizbullah di Lebanon.
Di lapangan, tentara Lebanon menuduh pasukan Israel masih menghambat proses penarikan dengan menolak meninggalkan sejumlah wilayah yang telah disepakati.
Hingga Minggu, operasi militer Israel berupa penembakan, perataan lahan, dan penyisiran di wilayah Lebanon selatan juga dilaporkan masih berlangsung.
Gelombang konflik terbaru di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.329 orang.
Sementara itu, di pihak Israel, 37 tentara dan empat warga sipil dilaporkan meninggal dunia.
Baca juga: Konflik Internal Iran: Mojtaba Khamenei Menghilang dari Publik, Faksi Keras Curiga Ada Kudeta Lunak
Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata sebelumnya dengan Hizbullah lebih dari 10.000 kali.
Sementara itu, The Jerusalem Post melaporkan Khamenei kembali menyerukan agar perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut.
Ia menegaskan tidak ada jalan lain selain "jihad dan perlawanan", serta kembali menyebut pembelaan terhadap Hizbullah sebagai mandat strategis Iran dan penghentian seluruh operasi Israel di Lebanon selatan sebagai syarat utama bagi tercapainya kesepakatan damai dengan Washington.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
