TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memulai langkah besar dalam membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kurang dari sepekan setelah resmi menjabat, ia mengumumkan serangkaian tindakan tegas terhadap pegawai maupun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai melanggar aturan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (27/7/2026), Sudaryono menyatakan BGN telah memberhentikan ratusan pegawai non-ASN, memproses sanksi bagi ASN dan PPPK yang melakukan pelanggaran, serta menghentikan operasional secara permanen ratusan dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membersihkan organisasi sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada jutaan penerima manfaat program MBG.
"Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi," ujar Sudaryono.
Baca juga: BGN Ungkap Alasan Ribuan Motor Listrik MBG Batal Dibagikan: Ibu-ibu Gak Cocok Pakai Motor Trail
Dalam penertiban internal tersebut, BGN memutus hubungan kerja terhadap 261 pegawai non-ASN yang dinilai melanggar aturan operasional.
Jumlah tersebut terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
"Per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli."
"Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga pelanggaran tidak disiplin," ungkapnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pembenahan organisasi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Penegakan disiplin tidak hanya menyasar pegawai non-ASN.
BGN juga menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Sudaryono, pelanggaran yang ditemukan memiliki tingkat yang berbeda-beda, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam praktik judi online hingga penyalahgunaan anggaran.
"Selanjutnya, kami telah memproses ada temuan melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat, ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan."
"Ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan," tegas Sudaryono.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas lembaga sekaligus melindungi nama baik para pegawai yang selama ini bekerja secara profesional dan jujur.
Selain penindakan terhadap pegawai, BGN juga mengambil keputusan besar terhadap operasional dapur MBG.
Sebanyak 883 dapur SPPG resmi dihentikan operasionalnya secara permanen karena diduga melakukan berbagai pelanggaran.
Rinciannya meliputi:
Sudaryono menegaskan, mekanisme penghentian kali ini berbeda dibandingkan kebijakan sebelumnya.
Jika sebelumnya dapur yang dihentikan sementara masih memperoleh pembayaran, kini seluruh aliran dana langsung dihentikan.
"Dapur yang disuspen secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu. Misalnya dulu disuspen tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspen tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspen karena pelanggaran," kata Sudaryono.
Baca juga: Gertakan Bos Baru BGN, Sudaryono Peringatkan Oknum Pencatut Namanya: Ngaku Saudara? Tangkap Saja!
BGN mengungkapkan sejumlah faktor menjadi dasar penghentian operasional ratusan dapur tersebut.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan standar kebersihan, munculnya insiden keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai belum memenuhi ketentuan, hingga fasilitas sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar.
Langkah tersebut diambil agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga serta meminimalkan potensi risiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
Meski ratusan dapur ditutup, Sudaryono memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tidak akan terganggu.
Menurutnya, BGN telah menyiapkan skema pengalihan layanan ke dapur lain yang masih beroperasi.
"Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspen, yang tadinya menerima manfaat jangan sampai tidak menerima. Begitu disuspen, secara otomatis kami akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspen itu kepada dapur-dapur lain," tuturnya.
Dengan mekanisme tersebut, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan tanpa hambatan.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengelola dapur MBG agar tidak menggunakan komoditas maupun energi bersubsidi.
Komoditas yang dilarang digunakan antara lain Minyakita, LPG 3 kilogram, serta beras SPHP.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola agar tidak melakukan praktik meminta fee, mark-up harga, ataupun menerima gratifikasi.
Menurut Sudaryono, setiap pelanggaran akan diproses secara hukum dan disertai tindakan pemecatan.
Baca juga: Gebrakan Hari Pertama Bos BGN! Sudaryono Larang Rapat Sembunyi-sembunyi: Kita Terang-terangan Saja
Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karanganyar, Adhe Eliana, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program MBG agar semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN. Harapannya, pelaksanaan program MBG ke depan semakin baik, baik dari sisi penerima manfaat maupun dampak positif yang dirasakan masyarakat secara luas,” kata Adhe kepada awak media dikutip TribunTrends, Senin, 27 Juli 2026.
Adhe menilai keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta penyedia bahan pangan lokal.
“Program ini tidak hanya soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Keterlibatan petani, peternak, dan UMKM menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG,” ujarnya.
Di Kabupaten Karanganyar sendiri, hingga kini telah beroperasi sebanyak 89 dapur SPPG dari target sekitar 134 dapur yang direncanakan.
Adhe memastikan pelaksanaan Program MBG di daerahnya secara umum berjalan baik dan terus dievaluasi secara berkala, mulai dari kualitas layanan dapur, variasi menu, hingga sistem distribusi kepada para penerima manfaat.
“Secara umum program MBG berjalan baik. Kami juga terus melakukan evaluasi agar setiap kendala yang muncul bisa segera ditangani,” katanya.
Ia juga menyebut kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian beberapa waktu lalu kini sudah tidak lagi ditemukan di wilayah Karanganyar.
***
