Jakarta (ANTARA) - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda rencana program LPDP khusus Jakarta dan mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menilai, kondisi seperti memperbaiki sekolah rusak dan menambah kuota sekolah swasta gratis lebih mendesak dibandingkan dengan menjalankan program LPDP Jakarta.

“Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan,” ucap Subki.

Selain Subki, Anggota DPRD DKI Komisi E Astrid Kuya juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang rencana pelaksanaan program LPDP khusus anak-anak Jakarta.

Astrid menilai, saat ini bahkan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Lebih lanjut menurut Astrid, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak lainnya, mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Lebih baik anggarannya untuk anak-anak yang berkuliah di dalam negeri. Atau bahkan menambah sekolah swasta gratis," kata Astrid.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjawab bahwa program LPDP Jakarta merupakan upaya agar anak-anak di ibu kota mampu mengenyam pendidikan di luar negeri.

Nahdiana juga memaparkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyiapkan rancangan anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk program LPDP Jakarta yang direncanakan akan dimulai pada 2027.

“Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas. Tadi negaranya yang kemarin sudah sempat kami lakukan rancangan ada di Amerika, di Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, Rusia,” jelas Nahdiana.