Liputan6.com, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Rosan menyampaikan bahwa Danantara telah dilibatkan dalam KSSK. Ke depan, BPI Danantara akan terus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemeliharaan stabilitas sistem keuangan nasional.
"Ya koordinasinya nanti, KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya," ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Rosan, keterlibatan Danantara bertujuan agar kebijakan stabilitas sistem keuangan tidak hanya berfokus pada sudut pandang fiskal dan moneter saja, melainkan juga memberikan dampak langsung terhadap ekosistem perekonomian serta dunia usaha sektor riil.
"Supaya mempunyai dampak langsung ke perekonomian dan dunia usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi lebih ke the whole ecosystem-nya. Arahannya adalah KSSK Plus, yaitu plus Danantara," jelasnya.
Sebagai informasi, KSSK sebelumnya beranggotakan empat lembaga, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rosan menambahkan bahwa Danantara bakal rutin diikutsertakan setiap kali KSSK menggelar rapat koordinasi.
"Iya, tadi arahannya sih begitu (setiap bulan ikut rapat KSSK)," tutur Rosan.
Meski demikian, Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak akan ikut campur dalam penentuan atau pengajuan nama Gubernur BI. Ia menekankan bahwa hal tersebut murni merupakan wewenang penuh Presiden Prabowo.
"Oh tidak, itu hak prerogatif Bapak Presiden," pungkas Rosan.
