TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Sejumlah catatan fraksi DPRD Malinau terkait pengelolaan APBD 2025 dijawab Pemkab Malinau dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
‎
‎Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dalam Rapat Paripurna DPRD Malinau, Selasa (28/7/2026), mewakili Bupati Malinau yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah.
‎
‎Dalam penyampaiannya, Jakaria menanggapi sejumlah masukan fraksi yang mencakup pemerataan manfaat pembangunan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan hibah, efektivitas belanja, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
‎
‎Ia mengatakan masukan yang disampaikan DPRD Malinau menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

Baca juga: Pemkab Nunukan Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Tingkatkan Kualitas Belanja dan Pemerataan Pembangunan

‎"Kami memandang bahwa seluruh catatan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Malinau merupakan cermin dari rasa tanggung jawab moral, komitmen pengawasan serta perhatian dan dukungan Dewan terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Malinau," ucap Jakaria.
‎
‎Menjawab pandangan fraksi, mulai dari Fraksi Demokrat, Fraksi Perjuangan Rakyat dan Fraksi NP3 (NasDem, PPP, Perindo, dan PKB) pemerintah menyebut telah melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengawasan penyaluran hibah, serta meningkatkan evaluasi program agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
‎
‎Selain itu, Pemkab Malinau memaparkan langkah memperkuat tindak lanjut rekomendasi BPK, mengembangkan integrasi data melalui program Smart Government (SAGET), serta melanjutkan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Baca juga: DPRD Nunukan Soroti Serapan APBD 2025, Fraksi Minta Tata Kelola hingga Pembangunan Diperbaiki

‎‎Di akhir penyampaiannya, Jakaria meminta seluruh OPD menjadikan masukan DPRD Malinau sebagai bahan evaluasi dan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah disampaikan.
‎
‎"Jangan ada lagi pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun. Jangan ada lagi program yang tidak memberikan dampak riil bagi masyarakat Kabupaten Malinau," tegasnya.
‎
‎(*)
‎
‎Penulis: Mohammad Supri
‎