TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa PS, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto menyebut jurnalis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi sebagai Londo Ireng suatu respon yang keliru atas kritik masyarakat sipil.

Londo Ireng berasal dari bahasa Jawa yang berarti "Belanda hitam" atau "orang Belanda berkulit hitam." 

Istilah tersebut bukan ditujukan kepada orang Belanda asli, melainkan kepada prajurit asal Afrika Barat yang bertugas dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pada abad ke-19.

Buntut pernyataan kontroversial itu, aktivis dan jurnalis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) berunjuk rasa di Fly Over, Selasa (28/7/2026).

Mereka mengecam pernyataan Presiden dan menuntut permintaan maaf.

Baca juga: Organisasi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Makassar Tuntut Prabowo Minta Maaf

Aksi diikuti 50-an orang dari berbagai latar belakang organisasi serta individu.

Massa aksi berasal dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, jurnalis lepas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, LBH Pers, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar.

Ada pula Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, SP Anging Mammiri, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel.

Anti Corruption Commite (ACC), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel, Aliansi Gerakan Agraria (Agra) dan warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN), jurnalis lepas dan pers mahasiswa.

"Londo Ireng ini hanya pemantik dari begitu banyak masalah dalam tata kelola negara oleh Presiden Prabowo," kata Anggareksa saat ditemui usai unjuk rasa.

Pria akrab disapa Angga ini pun menyoroti sejumlah program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 

Mulai Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) hingga Sekolah Rakyat.

Ia menilai program-program tersebut tak berbasis ke masyarakat.

Bahkan, program tak pernah dibahas ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak pernah diusulkan masyarakat itu sendiri.

Tentu timbul pertanyaan, program dibuat untuk kebutuhan rakyat atau demi memenuhi kebutuhan Presiden.

"Ini kelihatan sekali, semuanya kepentingan Presiden, bukan kepentingan rakyat," sebutnya.

Menurut dia, sumber masalah dari pemerintahan Prabowo berada di struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia pernah membaca di media massa, struktur APBN Rp 3.000 triliun, ada sekira Rp 700 triliun dialokasikan ke Presiden.

Kabarnya, anggaran Rp 700 triliun tersebut dapat diubah semaunya oleh Presiden Prabowo.

Makanya, ia menduga pengadaan mobil dan kipas triliunan oleh Kopdes Merah Putih bersumber dari anggaran tersebut.

Lantaran pos anggaran itu tak pernah dibahas bersama DPR.

Tata kelola seperti ini, dinilai Angga, sangat rawan sekali.

Pasalnya, Presiden punya kewenangan yang sangat besar untuk penggunaan anggaran negara yang tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak berbasis kebutuhan masyarakat

"Ini perlu kita awasi semua. Hari ini kira sering dikagetkan dengan program negara tiba-tiba muncul dengan anggaran fantastis, sampai triliunan yang kita sendiri tidak tahu, tak pernah dibahas di DPR, tiba-tiba program itu muncul," terangnya.

Olehnya itu, Angga mendesak Presiden Prabowo menghentikan mengelola negara secara ugal-ugalan.

Negara harus dikelola dengan baik. Anggaran yang besar harus dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

Misalnya, untuk pembangunan sekolah, dialihkan untuk pemulihan bencana Sumatera dan Aceh yang masih memprihatinkan.

"Ketika dialihkan ke masyarakat, masyarakat bisa menikmatinya," tutupnya. (*)