TRIBUN-MEDAN.com - Gonjang-ganjing tentang pendanaan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini mulai menemui titik terang.
Gaji manajer KDKMP selama dua tahun ternyata dibiayai dari APBN.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, skema ditanggung APBN ini akan berlangsung selama dua tahun sebelum dialihkan kepada masing-masing koperasi.
Ferry mengatakan, pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi dasar pengaturan, termasuk besaran gaji manajer.
Perpres tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Dalam Perpres itu akan diatur masa operasional KDKMP di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara selama paling lama dua tahun.
Setelah itu, Ferry menyebut pembiayaan gaji manajer akan ditanggung oleh koperasi melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha.
"Sementara (gaji manajer KDKMP dari) APBN selama 2 tahun. Setelah itu kan mandiri, dari pendapatan koperasi," ujar Ferry di Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Ferry bilang, pembiayaan gaji dari APBN hanya berlaku bagi posisi manajer.
Sedangkan pengelola koperasi akan digunakan dari pendapatan masing-masing koperasi. Lalu, untuk anggota koperasi akan diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha (SHU).
"Ya manajer, kalau pegawai kan harus digaji kan dari internal. Ini manajernya aja," terang Ferry.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Diskop UKM Sumut Pratiwi Mulya Ningrum mengklaim sebanyak 629 gerai Kopdes di Sumut rampung dibangun. Gerai ini, kata dia, sudah ada di 31 kabupaten/kota di Sumut.
Pratiwi mengatakan, ada dua kabupaten/kota yang pembangunan Kopdes-nya belum selesai dibangun, yakni Kabupaten Nias Selatan dan Kota Sibolga.
Namun, Pratiwi tak merinci secara detail, alasan belum selesainya pembangunan Kopdes di dua kabupaten/kota tersebut.
"Ada 629 gerai KMDP selesai dibangun dari target 6.100 KDMP. Dan 13 diantaranya sudah mulai beroperasi. Hanya ada 2 kabupaten/kota yakni Sibolga dan Nias Selatan yang pembangunan Kopdes-nya belum selesai," jelasnya, Kamis (23/7/2026).
Pratiwi mengklaim lagi, saat ini ada 3.594 gerai yang masih dalam proses pembangunan dengan progres menunjukkan pergerakan yang positif.
"Perkembangan cukup positif, kita harap terus bisa berprogres ke depannya. Karena KDMP ini salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan," katanya.
Ia mengatakan, dari ratusan gerai yang berdiri tersebut sudah ada yang melakukan transaksi usaha. Di antaranya, di Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Kota Medan.
Baca juga: Dimulai Agustus 2026, Mensos Cairkan Bansos Lewat Skema Kopdes Merah Putih, Begini Skemanya
Selain itu, Pratiwi juga mengklaim, nilai transaksi usaha yang sudah terdata mencapai Rp 347.540.100.
"Kami yakin lebih dari ini, begitu pun jumlah gerai yang sudah menjalankan transaksi usaha lebih dari 13, tapi karena baru itu yang masuk data ke kita begitu yang kami sampaikan. Kami terus update datanya," ucapnya.
Penelusuran Tribun Medan, Gerai Kopdes Merah Putih di Kota Medan memang sudah banyak yang rampung. Namun aktivitasnya masih belum terlihat.
Misalnya, Kopdes Merah Putih di Kecamatan Medan Tuntungan. Gerainya sudah berdiri. Bahkan bangunannya sudah dicat warna merah putih. Ada pelang bertuliskan Kopdes Merah Putih, namun, belum ada aktivitas. Semua gerainya masih tertutup rapat.
Hal serupa terjadi di Kopdes Merah Putih Binjai. Berdasarkan catatan Tribun Medan, Kopdes ini sempat diresmikan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Namun tak lama berselang, koperasi ini tutup dengan alasan kekurangan modal. (*/tribunmedan.com)
