- Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku memahami reaksi para pihak yang keberatan setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut istilah londo ireng.

Menurut Mahfud, sebutan tersebut wajar memicu kemarahan. 

Pasalnya, istilah itu identik dengan pengkhianatan terhadap bangsa.

"Saya paham, sakit dibilang (londo ireng) karena pengkhianat itu orang paling jelek, masa kita bekerja sama dengan orang asing menghancurkan bangsanya sendiri," ujar Mahfud dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/7/2026).

Mahfud kemudian mengajak semua pihak melakukan introspeksi terkait hubungan dengan pihak asing. 

Ia menilai hal tersebut perlu dilihat secara objektif (28/7/2026).

"Ya semuanya mengaca diri dong, siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing, siapa yang nego-nego dengan orang asing. Kalau kita kan ndak, tapi kita ndak bilang londo ireng," ujar Mahfud.

Ia mengatakan pihak yang paling sering berhubungan dengan negara asing dalam urusan kebijakan justru pemerintah. 

Menurutnya, hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah sesuai konstitusi.

"Silakan aja, orang punya kebijakan karena memang secara konstitusional pemerintah, misalnya Pak Prabowo. Tapi kita juga punya hak untuk berbicara," tegasnya.

Mahfud menilai kritik yang disampaikan masyarakat tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan asing. 

Ia menegaskan para pengkritik tidak pernah bekerja sama dengan pihak luar.

"Yang berhubungan dengan asing kan pemerintah," ujar Mahfud.

Ia juga mengaku tersinggung dengan pelabelan tersebut. 

Menurutnya, kritik yang ia sampaikan selama ini selalu disertai solusi, bukan sekadar menyalahkan pemerintah.

"Kalau kita selalu memberi solusi, masa disebut londo ireng. Kalau londo ireng itu tugasnya menumpas gerakan kemerdekaan," kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian jurnalis, pengamat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai londo ireng. 

Istilah itu digunakan untuk menggambarkan pihak yang dinilai menyebarkan pesimisme dan lebih berpihak pada kepentingan asing dibandingkan kepentingan nasional.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan ucapan Presiden Prabowo telah disalahartikan.

Hasan mengatakan pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh jurnalis maupun LSM. 

Menurutnya, kritik yang berkembang muncul karena kesalahan dalam memahami logika pernyataan Presiden.

"Jawaban ini yang sebenarnya bisa menggiring kita kepada pikiran yang jernih dan logika yang benar. Banyak di antara kita sering memaksakan logika konversi," ujar Hasan dalam tayangan YouTube pribadinya, Selasa (28/7/2026).

Ia kemudian menjelaskan bahwa suatu pernyataan tidak bisa langsung dibalik maknanya.

"Logika konversi itu jika A maka B, maka jika B maka pasti A. Ini dalam sebagian besar hidup di dunia ini kadang-kadang jalan logika itu hanya jalan satu arah," jelas Hasan.

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor Video: Muhammad Taufiq Rahman Setyawan
Uploader: bagus gema praditiya sukirman