TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah kembali mengusurkan Bantuan Sosial (Bansos),
Apakah Anda sebagai penerima manfaat.
Untuk mengeceknya, dapat menggunakan NIK KTP.
Pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 untuk periode 3 berlangsung Juli - September 2026.
Bagi penerima manfaat, pencairan pemegang rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) diperkirakan mulai cair bertahap antara 10–31 Juli 2026.
Berikut cara cek penerima bansos PKH dan BPNT.
Baca juga: Terkait 23 Pemain Timnas Pilihan John Herdman di Piala AFF, Mauro Zijlstra dan Yakob Sayuri Cedera
Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih maupun melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang masuk dalam kategori tertentu.
Baca juga: Update Kondisi Banjir di Tapteng, 145 Orang Mengungsi di Gereja HKBP Sipange
Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sebelum masa penyaluran resmi berakhir.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menegaskan bahwa dana bantuan yang telah masuk ke rekening penerima hanya dapat dicairkan dalam kurun waktu 30 hari.
Sebagai contoh, apabila bantuan masuk pada 17 Juni 2026, maka penerima harus mencairkannya paling lambat pada 17 Juli 2026.
Apabila dana tidak diambil hingga batas waktu tersebut, bantuan akan dikembalikan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku.
Setelah masa penyaluran ditutup, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi sebagai persiapan penyaluran bantuan tahap berikutnya.
Pemerintah menggandeng bank-bank Himbara serta Kantor Pos untuk memastikan bantuan sampai ke tangan keluarga penerima manfaat (KPM).
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan tunai diberikan sesuai kategori penerima:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap
Siswa SD: Rp225.000 per tahap
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap
Lansia & penyandang disabilitas: Rp600.000 per tahap
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan sebesar Rp600.000 setiap tiga bulan.
Disalurkan melalui kartu elektronik untuk pembelian kebutuhan pokok di e-warung.
3. Bantuan Beras 10 Kg
Setiap KPM menerima beras 10 kilogram.
Distribusi dilakukan melalui Perum Bulog dan Kantor Pos.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendidikan bagi siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK dari keluarga kurang mampu.
Biasanya mulai cair menjelang tahun ajaran baru.
5. PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Iuran dibayarkan penuh oleh pemerintah.
Baca juga: Awalnya Kenal di Medsos Bertengkar soal Wanita, Anak 13 Tahun Tewas Ditikam Temannya
Masyarakat dapat memastikan status penerima bansos dengan beberapa cara berikut:
1. Melalui Website Resmi Kemensos
Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id, lalu:
Masukkan data sesuai KTP (nama, alamat, NIK)
Pilih wilayah domisili
Klik “Cari Data” untuk melihat hasil
2. Lewat Aplikasi “Cek Bansos”
Unduh aplikasi resmi di Android atau iOS
Login menggunakan akun DTKS
Cek status bantuan seperti PKH atau BPNT langsung dari ponsel
3. Melalui KKS atau ATM Bank Himbara
Cek saldo melalui ATM BNI, BRI, Mandiri, atau BTN
Dana bantuan biasanya langsung masuk ke rekening penerima
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji mekanisme terbaik agar bantuan sosial dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi.
Menurutnya, proses tersebut masih berada pada tahap simulasi sehingga pemerintah dapat menentukan model penyaluran yang paling efektif.
"Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi.
Nanti akan kita coba kira-kira yang cocok, yang terbaik seperti apa," ujar Saifullah Yusuf usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Saifullah menjelaskan, Kemensos saat ini menyalurkan dua jenis bantuan sosial, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selama ini, bantuan tunai PKH dicairkan melalui PT Pos Indonesia maupun bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ke depan, pencairan tersebut berpotensi dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah memiliki layanan perbankan Himbara.
"Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di KDKMP," ujar Mensos.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi koperasi desa.
Sebelumnya, Kemensos telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan sejumlah instansi terkait untuk menyiapkan pelaksanaan uji coba.
Menurut Saifullah, pemerintah menargetkan simulasi tersebut dapat mulai dijalankan pada Agustus 2026.
"Nanti, ini sekarang akan diujicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan, nanti targetnya katanya tadi kira-kira di Agustus ini diujicoba," kata Mensos.
Program tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga mendukung penguatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengaku digitalisasi bantuan sosial (Bansos) masih lambat.
Dia megakui kinerja para camat masih sangat lambat dalam mendata penerima bansos agar diinput dengan sitem digital.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan juga masih terlihat pasif dalam melaksanakan transformasi data digital.
Rico memapatkan cuma 13.944 KK penerima bansos yag terdata dari total 795.881 KK atau dalam presentase hanya 1,75 persen.
Pengakuan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin rapat Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Balai Kota Medan, Kamis (9/7/2026).
Rapat dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah.
Rico Waas menegaskan seluruh camat harus bekerja lebih serius dan aktif mengawal pendataan di wilayah masing-masing agar target digitalisasi bansos dapat segera tercapai.
"Hari ini saya harus menegaskan kepada rekan-rekan semua. Ini kerjanya harus serius betul. Terutama camat-camat, kontrol semua wilayahnya. Setiap wilayah harus punya target mandiri dan camat wajib melakukan pembaruan data Perlinsos setiap hari agar target terus diingat," tegasnya.
Baca juga: Kunjungi PRSU, Komisi VII DPR RI: Bakal Jadikan Kegiatan ini Masuk Kalender Nasional Kemenpar
Baca juga: Merasa Diintimidasi Lewat Laporan Polisi, Ahli Waris Kini Desak Eksekusi Lahan KP2KP
Menurut Rico Waas, Pemerintah Kota Medan berkomitmen mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, cepat, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
Merespons arahan itu, seluruh camat menyatakan komitmen menyelesaikan pendataan dan meminta waktu antara satu hingga satu setengah bulan untuk merampungkan target yang telah ditetapkan.
Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman kemudian menegaskan komitmen tersebut harus benar-benar diwujudkan.
Ia juga meminta Dinas Sosial memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
"Semua catat, kita sudah membuat komitmen kapan harus selesai. Saya berharap Dinas Sosial melakukan monitoring ketat terhadap kemajuan program ini dan menugaskan ASN Dinas Sosial khusus untuk memantau pergerakan di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos menjadi solusi untuk mengatasi persoalan inclusion error atau bantuan yang tidak tepat sasaran, serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata sebagai penerima bantuan.
Ia mengatakan mekanisme lama dinilai cukup rumit karena harus melalui musyawarah kelurahan dengan melibatkan banyak pihak.
Kini, melalui Portal Perlinsos, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
"Pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui agen yang mendatangi rumah warga atau secara mandiri melalui portal Perlinsos. Namun, warga wajib terlebih dahulu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil, kantor camat, kantor lurah, atau Dinas Sosial," jelas Khoiruddin.
Khoiruddin menambahkan, percepatan pendataan menjadi kebutuhan mendesak mengingat hingga saat ini realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 KK atau 1,75 persen dari total 795.881 KK yang menjadi target pendataan.
Baca juga: KRONOLOGI Driver Ojol Dipukuli Kawanan Begal di Tembung, Motor Honda Vario Korban Dirampas
(Dyk/Tribun-Medan.com/tribunnews.com)
