Pertama, tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Afriyanto (42), warga Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang dilaporkan hilang di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas (Unand), Selasa (28/7/2026).
Penghentian operasi dilakukan setelah upaya pencarian selama tujuh hari sejak korban dinyatakan hilang tidak membuahkan hasil.
Kedua, Wali Kota Padang, Fadly Amran, angkat bicara terkait kasus dugaan perundungan (bullying) terhadap siswi sekolah dasar negeri di kawasan Kecamatan Padang Selatan, yang viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Fadly menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Ketiga, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang mengaku tidak tahu jadwal pasti pencairan bantuan jadup 31 KK korban banjir bandang di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Bantuan jaminan hidup tersebut masih berproses di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Baca selengkapnya berikut ini:
Tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Afriyanto (42), warga Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang dilaporkan hilang di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas (Unand), Selasa (28/7/2026).
Penghentian operasi dilakukan setelah upaya pencarian selama tujuh hari sejak korban dinyatakan hilang tidak membuahkan hasil.
Komandan Tim (Dantim) Pencarian, Riko Likardo, mengatakan hingga hari ketujuh operasi, korban belum ditemukan meski area pencarian telah diperluas.
"Hari ini, Selasa (28/7/2026), merupakan hari ketujuh pencarian. Survivor belum ditemukan, hasilnya masih nihil," ujar Riko.
Baca juga: Kembali Berulah, Residivis Curanmor di Padang Diringkus Usai Embat Honda Scoopy
Ia menjelaskan, tim SAR gabungan telah menyisir kawasan hutan dengan cakupan sekitar empat kilometer persegi sesuai rencana operasi yang telah disusun.
Menurutnya, penghentian operasi dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara tim SAR gabungan dengan pihak keluarga korban.
"Operasi SAR dinyatakan ditutup walaupun survivor belum ditemukan. Apabila di kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi pencarian akan dibuka kembali," katanya.
Pada hari terakhir operasi, tim SAR gabungan mulai bergerak sejak pukul 07.30 WIB dengan membagi personel ke dalam dua Search and Rescue Unit (SRU).
SRU pertama melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada.
Sementara SRU kedua melakukan penyisiran pada sejumlah titik koordinat yang telah ditentukan menggunakan metode pencarian darat.
Baca juga: Toko Emas Damrah Pasar Raya Padang Gelar Promo, Transaksi Emas Antam Melonjak
Namun hingga pukul 17.45 WIB, seluruh proses pencarian belum menunjukkan hasil.
Selanjutnya, pada pukul 18.00 WIB dilakukan debriefing dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.
Berdasarkan laporan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Afriyanto terakhir terlihat berada di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Unand, tepatnya di atas kawasan Politeknik Negeri Padang, pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Sejak saat itu korban tidak kembali dan tidak dapat dihubungi.
Pihak keluarga bersama warga telah melakukan pencarian secara mandiri sejak Rabu (22/7/2026), namun tidak menemukan keberadaan korban.
Laporan resmi kemudian diterima Kantor SAR Padang pada Senin (27/7/2026), sehingga operasi SAR gabungan segera dilaksanakan.
Baca juga: Tak Hanya Pulang Berhaji, Pemko Minta Jemaah Ikut Mengawal Pembinaan Generasi Muda di Padang
Dalam operasi tersebut, SAR Padang mengerahkan berbagai peralatan, di antaranya kendaraan rescue, peralatan mountaineering, peralatan medis, perangkat komunikasi, hingga drone thermal.
Operasi juga melibatkan personel dari Polsek Pauh, BPBD Kota Padang, KSB Pauh, Ideru, Rumah Zakat, Mapala Unand, serta perangkat kelurahan.
Selama proses pencarian, medan hutan yang luas menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi tim di lapangan. Meski demikian, pencarian telah dilakukan secara maksimal sebelum akhirnya diputuskan untuk menghentikan operasi sesuai prosedur.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, angkat bicara terkait kasus dugaan perundungan (bullying) terhadap siswi sekolah dasar negeri di kawasan Kecamatan Padang Selatan, yang viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Fadly menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Namun, ia meminta seluruh pihak menunggu proses pengungkapan fakta yang sedang berjalan.
"Visi pendidikan kita melalui Padang Juara tentu tidak mentoleransi sama sekali bentuk kekerasan yang terjadi di dalam sekolah," kata Fadly Amran kepada TribunPadang.com, Selasa (28/7/2026).
Baca juga: Propam Polda Sumbar Kantongi Rekaman dan Tangkapan Layar Kasus Dugaan Pelecehan Polwan
Menurut Fadly, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang saat ini masih melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar.
Ia juga mempersilakan apabila pihak keluarga korban ingin menempuh jalur hukum untuk mengungkap secara terang penyebab sebenarnya dari kasus tersebut.
"Kita mendorong ketika memang ada dari pihak keluarga ingin melihat lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Tentu kita tunggu fakta-fakta yang diungkap dari kacamata hukum," ujarnya.
Fadly mengatakan dugaan yang berkembang saat ini perlu dibuktikan melalui proses yang objektif agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Ia mengaku prihatin atas dugaan yang mencuat dan berharap proses hukum maupun penelusuran yang dilakukan dapat mengungkap fakta secara utuh.
"Yang paling penting adalah kita sangat menyesali apa yang disangkakan tersebut. Kita tunggu saja fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan mudah-mudahan nanti akan membuka seterang-terangnya apa yang terjadi pada kasus di sekolah," katanya.
Baca juga: Kadisdik Padang Minta Orang Tua Siswi SD Diduga Korban Perundungan Lapor Polisi dan Visum
Sebagai langkah pencegahan, Fadly menyebut Pemko Padang telah meminta kepala sekolah dan para guru memperkuat sistem pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan.
Menurutnya, berbagai mekanisme pengawasan telah diterapkan agar potensi kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah dapat dicegah sejak dini.
"Guru-guru dan kepala sekolah sudah kami kumpulkan. Program-program pendidikan juga sudah dilakukan dengan metode cross-check dan check and re-check dalam pelaksanaan kegiatannya. Metode pendidikan ini sangat penting untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan serupa," ujarnya.
Fadly menambahkan, pihaknya meyakini Disdikbud Kota Padang telah menjalankan tugasnya sesuai kewenangan, namun proses klarifikasi tetap harus dilakukan hingga seluruh fakta terungkap.
"Saya yakin Dinas Pendidikan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekali lagi, kita tunggu dulu fakta-fakta ini sampai betul-betul terang," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menyarankan keluarga siswi SD Negeri 33 Rawang yang meninggal dunia untuk menempuh jalur hukum dan melakukan visum guna membuktikan secara medis dugaan perundungan yang beredar di media sosial.
"Jika orang tua korban kurang puas, silakan buat laporan dan visum anaknya biar nanti tidak saling tuduh," ujar Yopi saat mengunjungi SDN 33 Rawang, Senin (27/7/2026).
Baca juga: 31 KK Huntara Korban Bencana Belum Terima Jadup, Dinsos Padang Tak Tahu Kapan Dana Cair
Di sisi lain, pihak sekolah membantah adanya praktik perundungan terhadap korban. Kepala SDN 33 Rawang, Siptah Hayadi, menyatakan hasil penelusuran internal tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindakan bullying dan menegaskan proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal.
Kasus ini mencuat setelah keluarga NA (10), siswi kelas III SDN 33 Rawang yang meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026), menduga korban mengalami perundungan di lingkungan sekolah hingga menyebabkan cedera serius. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian publik dan masih menunggu hasil pendalaman serta proses hukum yang berlangsung.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang mengaku tidak tahu jadwal pasti pencairan bantuan jadup 31 KK korban banjir bandang di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Bantuan jaminan hidup tersebut masih berproses di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinsos Padang, Budi Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).
Kata dia, data 31 kk penyintas bencana di huntara sudah disetujui oleh Kemensos RI dan masih dalam tahap pencairan.
"Datanya sudah kita ajukan sebelumnya, dan sudah diterima Kemensos. Saat ini, masih dalam tahap pencairan," kata dia saat memberikan keterangan.
Baca juga: Polda Sumbar Tegaskan Perwira Pelaku Pelecehan Polwan Tak Kebal Hukum, Batal Dilantik Jabatan Baru
Akan tetapi, pihak Dinsos Padang belum bisa memastikan kapan pencairan anggaran jadup tersebut untuk 31 kk di huntara Padang.
Menurut Budi, kewenangan pencairan merupakan tanggung jawab Kemensos dan pihaknya hanya mengajukan.
"Kewenangan pencairan, sepenuhnya dari Kemensos, kalau untuk tanggal pastinya Dinsos tidak dapat memastikan, namun masyarakat harap menunggu karena datanya sudah masuk," jelasnya.
Ia menambahkan, sebelumnya Dinsos Padang telah mengajukan sebanyak 202 kk yang belum menerima bantuan jadup.
Hanya saja pihak Kemensos menyetujui 31 kk di huntara Kapalo Koto. Ia mengaku tidak mengetahui pasti alasannya.
Baca juga: Polda Sumbar Beri Pendampingan Psikologis Polwan Korban Dugaan Pelecehan Perwira
"Kalau alasan yang lain tidak menerima kita tidak tahu, hanya saja yang menerima itu kan yang benar-benar rumahnya hancur namun belum menerima jadup. Kita sudah ajukan, yang diterima 31 kk," tambahnya.
Diketahui, banjir bandang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 lalu. Membuat masyarakat harus tinggal di huntara.
Rumah, harta benda, dan maya pencarian mereka hancur dilanda banjir bandang. Namun bantuan yang dijanjikan pemerintah, belum kunjung diterima.
Berdasarkan data yang didapat TribunPadang.com di lapangan, terdapat 31 kartu keluarga (KK) yang belum menerima bantuan Jadup.
Baca juga: Polda Sumbar Batalkan Pelantikan Jabatan Baru Perwira Terduga Pelecehan Polwan
Berikut daftar 31 KK belum menerima bantuan pasca delapan bulan bencana:
1. Yusrizal, huntara 1 No. 8 Kel Kapalo Koto
2. David Kurniawan Muthalib, huntara 1 No.7
3. Ananda Noval Riandes, huntara 1 No.48
4. Andri Satria, di huntara 1 No.39
5. Edra Wibisono, di huntara 1 No. 45
Baca juga: Terungkap Alasan Warga Hilang di Padang, Diduga Stres Kabur dari RS Unand Kemudian Masuk Hutan
6. Santy Nazwar, di huntara 1 No.38
7. Desy Suryani, di huntara 1 No.41
8. Nasril Huntara 1 no 34.
9. Ganda April Dinata Huntara 1 No.36
10. 10. Aminudin, di huntara 1 No. 44
Baca juga: Polda Sumbar Batalkan Pelantikan Jabatan Baru Perwira Terduga Pelecehan Polwan
11. Defri Yanto di huntara 1 No. 49
12. Ibrahim, di huntara 1 No.18
13. Muhamad Mughni Hadi, di huntara 1 No.36
14. Murni Enita, di huntara 1 No.20
15. Irwan/Ijah, di huntara 1 No.22
16. Sabiqri Sukron, di huntara 1 No.25
17. Tando, di huntara 1 No.28
18. Suhermanto, di huntara 2 No.57
19. Syahrizal/at, di huntara 2 No.77
20. Elni, di huntara 2 No.58
Baca juga: Bupati Perintahkan Seluruh OPD Solok Selatan Sediakan Ruang Anak
21. Ilham Wahyudi, di huntara 2 No.78
22. Hendri/El, di huntara 2 No.66
23. Riki Yama, di huntara 2 No.74
24.. Masyafri, di huntara 2 No.86
25. Kairul, di untara 2 No.6
26. Suardi, di huntara 2 No.67
27. Zumkhari Rivandi, di huntara 2 No.93
28. Riki Chandra, di huntara 2 No.59
29. Novri Ariance di huntara 2 No.71
30. Frenky, di huntara 2 No.69
31. Hendri, di huntara 2 No.82
Baca juga: Bupati Perintahkan Seluruh OPD Solok Selatan Sediakan Ruang Anak
Salah satu korban bencana, Syafrizal (56) mengaku belum menerima seribu rupiah pun bantuan Jadup.
Kata dia, bantuan tersebut dijanjikan pemerintah Rp15.000 per kepala. Akan tetapi, dia tidak mengetahui alasan belum menerima bantuan Jadup.
"Sampai saat ini, delapan bulan setelah bencana, saya belum menerima satu persen pun bantuan Jadup ini. Sebagian masyarakat sudah menerima, saya belum sama sekali," ucapnya, Selasa (21/7/2026).
Padahal kata dia, rumahnya juga hancur, bahkan hanyut terbawa banjir bandang akhir November 2025 lalu.
Ia lalu membandingkan dengan korban bencana lainnya yang rumah mereka hancur, namun Syafrizal tidak mendapatkan hak yang sama.
Baca juga: Prakiraan Cuaca 7 Kota Sumbar Hari Ini Selasa 28 Juli 2026, Mayoritas Berawan
"Saya tidak tahu alasannya, padahal saya sama-sama terdampak, rumah hancur dan hanyut. Saya mohon pemerintah atau pihak terkait bisa memberikan jawaban," tegasnya.
Sama halnya, warga lainnya bernama Nila juga mengaku belum menerima bantuan Jadup yang dijanjikan pemerintah.
Ia yang menjadi bagian dari 31 KK tersebut hanya dijanjikan, sampai saat ini masih menunggu pencairan.
"Hingga kini belum juga dapat, data kami sudah diminta, totalnya 31 KK. Harapan kami, segera cairkan bantuan ini, bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari," sebutnya. (*)
