Oleh : Furqan Mawardi, Dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM- Pendidikan adalah jalan paling adil untuk mengubah masa depan. Namun, kesempatan belajar yang dinikmati anak-anak Indonesia masih belum setara dan berkeadilan. Sebagian sudah memperoleh layanan pendidikan berkualitas, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan guru, fasilitas, dan lingkungan belajar.
Persoalan terbesar pendidikan kita kini bukan lagi sekadar memperluas akses, melainkan memastikan pemerataan mutunya.Lahirnya Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 patut diapresiasi sebagai ikhtiar menjawab tantangan tersebut. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT hingga 2029.
Berbeda dengan sekolah baru pada umumnya, SNT dirancang sebagai resource center, yakni pusat pengimbasan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya agar peningkatan kualitas tidak berhenti pada satu sekolah, tetapi menyebar ke seluruh ekosistem pendidikan.
Kebijakan ini berangkat dari kenyataan yang memprihatinkan. Data Dapodik dan Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan hanya sekitar 263 dari 7.288 kecamatan, atau sekitar 4 persen, yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik. Artinya, kesenjangan kualitas pendidikan masih menjadi persoalannyata yang membatasi kesempatan anak-anak di banyak daerah.
Dalam konteks ini, SNT melengkapi berbagai terobosan pemerintah. Jika Sekolah Rakyat berfokus membuka akses bagi anak dari keluarga miskin dan Sekolah Garuda menyiapkan talenta unggul berkelas dunia, maka SNT diarahkan untuk mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
Ketiganya saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan. Berbagai penelitian menguatkan pentingnya langkah ini. Lant Pritchett melalui RISE Programme mengingatkan bahwa tanpa percepatan peningkatan mutu, Indonesia membutuhkan waktu sangat lama
untuk mengejar kualitas pendidikan negara maju.
Hasil OECD PISA juga menunjukkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih tertinggal. Sementara itu, data BPS 2025 memperlihatkan Harapan Lama Sekolah telah mencapai 13,40 tahun, tetapi Rata-rata Lama Sekolah baru 9,22 tahun.
Fakta ini menunjukkan bahwa memperpanjang masa sekolah saja belum cukup; kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Pemikiran Gary Becker menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik dalam membangun modal manusia.
Eric Hanushek dan Ludger Woessmann bahkan menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran jauh lebih menentukan pertumbuhan ekonomi dibanding sekadar lamanya seseorang bersekolah.
Sejalan dengan itu, Emil Salim mengingatkan bahwa daya saing bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusianya, bukan semata-mata kekayaan sumber daya alam. Karena itu, SNT menandai perubahan paradigma penting, dari sekadar schooling menuju learning. Yang ingin dicapai bukan hanya meningkatnya angka partisipasi sekolah, tetapi meningkatnya kemampuan
peserta didik.
Pergeseran ini penting untuk mengatasi learning poverty, yakni kondisi ketika anak bersekolah tetapi belum menguasai kemampuan dasar sesuai usianya. Tentu, SNT bukan solusi tunggal. Keberhasilannya bergantung pada sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat yang saling mendukung dan sadar bagaimana pentingnya sebuah pendidikan. Saya yakin apabila program yang
brilian ini dikelola secara profesional dan konsisten, SNT berpotensi menjadi motor pemerataan mutu
pendidikan sekaligus fondasi penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 kelak.
Pada akhirnya, bagi saya bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sekolah yang dibangun, namun bagaimana supaya makin banyak anak Indonesia yang memperoleh kesempatanbelajar dengan mutu yang sama, adil dan merata, di mana pun mereka dilahirkan dan dimanapun dia bertumbuh.(*)
