TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pemkab Batang memperkuat iklim investasi dengan meluncurkan inovasi digital Batang Investa, sebuah platform yang dirancang untuk memberikan informasi investasi secara terbuka, transparan, dan terintegrasi. 

Langkah ini menjadi strategi baru untuk meningkatkan kepastian berusaha, memangkas potensi praktik percaloan, sekaligus mencegah investor salah memilih lokasi investasi.

Peluncuran Batang Investa dilakukan di tengah tren investasi Kabupaten Batang yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. 

Pada semester pertama 2026, nilai investasi yang masuk hampir menyentuh Rp7 triliun, bahkan pada kuartal pertama Batang tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah.

Baca juga: Bupati Faiz Pastikan LP2B Batang Tetap di Atas 87 Persen Meski Industrialisasi Terus Melaju

Bupati Batang, M Faiz Kurniawan mengatakan, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor. 

Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan seluruh proses investasi berjalan mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

"Pada prinsipnya sekarang Batang mencatatkan investasi yang cukup baik. Semester pertama tahun ini hampir Rp7 triliun investasi masuk ke Kabupaten Batang."

"Pada kuartal pertama kami juga menjadi yang tertinggi investasi di Jawa Tengah. Kami berharap ke depan semakin baik," kata Bupati Batang, Rabu (29/7/2026). 

Melalui Batang Investa, seluruh proses layanan investasi akan terdigitalisasi sehingga investor dapat mengakses berbagai informasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Melalui digitalisasi ini kami ingin memberikan layanan dan kepastian kepada investor terkait proses perizinan dan kemudahan investasi."

"Pelayanan menjadi lebih terbuka, lebih transparan, lebih akuntabel, serta memiliki Service Level Agreement (SLA) sehingga ada kepastian bagi investor," jelasnya. 

Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini sering dihadapi investor adalah kesalahan membeli lahan. 

Tidak sedikit investor yang telah mengeluarkan dana besar membeli tanah, namun ketika hendak membangun pabrik ternyata lokasi tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tidak dapat digunakan untuk kawasan industri.

Karena itu, Batang Investa akan menampilkan peta kawasan investasi lengkap dengan potensi dan peruntukannya.

"Investor sering mengeluh sudah telanjur membeli tanah, ternyata tidak bisa dibangun industri karena tidak sesuai tata ruang."

"Dengan Batang Investa, kami berharap informasi kawasan investasi menjadi terbuka sehingga investor tahu lahan mana yang memang diperuntukkan untuk industri," ujarnya.

• 75 Pelajar Terbaik Batang Masuk Pusdiklat, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-81 RI

Selain mempermudah akses informasi, digitalisasi layanan juga diyakini mampu meminimalkan peluang praktik percaloan dalam proses investasi karena seluruh tahapan dapat diakses secara langsung oleh investor.

Tidak hanya kemudahan perizinan, Pemkab Batang juga menawarkan berbagai fasilitas lain. Mulai dari dukungan pencarian tenaga kerja hingga pemberian insentif investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami punya Perda Investasi yang memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Selain itu juga ada layanan membantu penyediaan tenaga kerja dan berbagai insentif bagi investor dengan syarat tertentu," ujarnya. 

Di sisi lain, Faiz menegaskan anggapan bahwa seluruh investasi di Batang didominasi industri padat modal tidak sepenuhnya benar. 

Menurutnya, banyak perusahaan yang justru bergerak di sektor padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dia menyebut perusahaan seperti Yihua, Yiyu, dan industri footwear merupakan contoh industri padat karya. 

Sementara di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), komposisi antara industri padat modal dan padat karya dinilai relatif seimbang.

"Banyak juga industri padat karya. Di BIP mayoritas padat karya, sedangkan di KITB komposisinya seimbang antara padat modal dan padat karya."

"Yang penting Batang harus memiliki tema pengembangan industri agar arah investasi tidak menjadi gado-gado," ungkapnya. 

Untuk memastikan masyarakat Batang mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja industri modern, pemerintah juga menerapkan strategi jemput bola sejak awal investor masuk. 

Bersama Dinas Tenaga Kerja, pemerintah menyiapkan calon tenaga kerja sekaligus menghubungkannya dengan perusahaan agar memperoleh pelatihan sesuai teknologi yang digunakan di masing-masing industri.

"Setiap pabrik sebenarnya sudah menyiapkan peningkatan kapasitas bagi calon pekerja."

"Melalui skema ketenagakerjaan, kami jemput bola sejak awal investasi masuk dengan menyiapkan calon SDM agar siap bekerja sesuai kebutuhan industri," tuturnya. 

Baca juga: SP 1 Diberikan, Pedagang Jalan Patimura Batang Siap Pindah Asal Lapak di Pasar Sambong Jelas

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang, Margo Santosa menjelaskan, Batang Investa merupakan salah satu inovasi transformasi digital yang dikembangkan pemerintah daerah untuk menyajikan seluruh informasi investasi dalam satu platform.

Melalui aplikasi tersebut, investor dapat memperoleh informasi mengenai potensi investasi, kesesuaian tata ruang, ketersediaan tenaga kerja, hingga berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Hadirnya Batang Investa menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Batang dalam memperkuat daya saing daerah di tengah persaingan investasi yang semakin ketat. 

Platform ini tidak hanya menjadi etalase potensi investasi Batang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, meningkatkan kepastian hukum bagi investor, mempercepat realisasi investasi, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

"Harapannya ketika ada investor masuk, mereka tidak perlu datang ke DPMPTSP. Cukup membuka Batang Investa, seluruh informasi terkait investasi sudah tersedia di sana."

"Mulai dari peruntukan tata ruang, tenaga kerja yang tersedia, hingga fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada investor," ucapnya. (*)