- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik terhadap pola pengambilan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud menilai Prabowo kerap mengumumkan kebijakan secara spontan sebelum seluruh mekanisme hukum maupun administrasi selesai disiapkan.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut kerap menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada posisi yang sulit.
Sebab, setiap kali kebijakan baru diumumkan, Purbaya harus menjelaskan sumber pendanaan meski perencanaan anggarannya belum jelas.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/7/2026).
Mahfud menyoroti polemik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) serta sejumlah program pemerintah lainnya.
"Saya enggak tahu kalau di lingkungan Presiden sendiri nampaknya begitu. Presiden bilang langsung, semuanya nunduk mencari cara untuk dilaksanakan. Yang paling kasihan itu Purbaya, Menteri Keuangan. Purbaya terus harus menjelaskan uangnya dari mana," kata Mahfud.
Mahfud menilai setiap pembentukan lembaga negara seharusnya melalui prosedur yang telah diatur dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, sebuah lembaga juga harus memiliki nomenklatur resmi dalam APBN sebelum diumumkan kepada publik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mencontohkan pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang dinilainya belum memiliki dasar administrasi maupun penganggaran yang jelas.
Mahfud memahami seorang menteri tidak mungkin secara terbuka menyatakan presiden keliru.
Karena itu, ia menilai kehati-hatian justru harus dimulai dari kepala negara agar setiap kebijakan yang diumumkan telah melalui pembahasan teknis dan memiliki dasar hukum yang kuat.
"Menteri Keuangan tidak boleh mengatakan Presiden salah. Seperti halnya ketika saya menjadi Menko dulu, saya juga tidak boleh mengatakan Presiden salah. Oleh sebab itu presidennya yang harus hati-hati," tegasnya.
Mahfud menilai pola pengambilan keputusan yang terlalu spontan tidak hanya terlihat dalam polemik URI.
Ia juga menyinggung sejumlah gagasan lain yang sempat menjadi perhatian publik.
Mulai dari Board of Peace, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan reciprocal trade dengan Amerika Serikat, hingga program gentengisasi yang kini tak lagi terdengar kelanjutannya.
