TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan tren positif.

Hingga tahun 2026, total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp369,36 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 7.021 debitur.

Data tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert HP Sianipar, saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Utara dan Gorontalo di Manado, Rabu (29/7/2026).

Robert mengatakan, penyaluran KUR menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Cair Mulai Juli 2026: Cek Nama Penerima Cukup Pakai NIK e-KTP!

"Di Provinsi Gorontalo telah disalurkan kepada 7.021 debitur dengan total nominal sebesar Rp369,36 miliar," kata Robert.

Menurutnya, KUR diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, hingga bidang usaha lain yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain memperluas akses pembiayaan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus memperkuat program peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga memaparkan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah.

Untuk Provinsi Gorontalo, pengembangan ekonomi daerah difokuskan pada komoditas sapi potong di Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

OJK berharap penyaluran pembiayaan melalui KUR dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Meski demikian, Robert mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperluas akses keuangan di daerah.

Tantangan tersebut meliputi peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik sektor unggulan, pemerataan infrastruktur digital, hingga optimalisasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program TPAKD.

Sebagai informasi, Rakorwil tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, kementerian/lembaga, serta industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo, pimpinan Bank Indonesia, OJK, serta perwakilan industri jasa keuangan. (*)