TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG - Sosok siapa sajakah yang diperiksa penyidik KPK di Kantor Polres Pemalang pada Selasa (28/7/2026) malam hingga Rabu (29/7/2026) pagi, satu persatu terungkap.
Pemeriksaan belasan orang tersebut berkaitan dengan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang diawali dilakukan di Jakarta terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Anom dengan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang.
Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait jual-beli jabatan,” kata Budi, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: POTRET Dua Rumah Disegel KPK, Diduga Ditempati Kerabat Istri Bupati Pemalang, Ini Kesaksian Warga
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total sekira 21 orang dari tiga lokasi.
Lima orang di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang. 15 orang lainnya di Pemalang dan seorang di Kabupaten Purworejo.
Lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, yang di Pemalang dan Purworejo pada Rabu (29/7/2026) siang ini dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Selain mengamankan para pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.
Berikut ini daftar sebagian nama pihak yang diperiksa penyidik KPK di Kabupaten Pemalang, yang dihimpun oleh Tribunjateng.com dari beberapa sumber.
Kapolres Pemalang, AKBP Rendy Setia Permana membenarkan adanya kegiatan KPK di wilayahnya.
Menurutnya, pemeriksaan masih berlangsung, sehingga pihak kepolisian belum dapat menyampaikan rincian mengenai pihak yang diperiksa maupun materi pemeriksaan.
"Tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan," kata AKBP Rendy kepada Tribunjateng.com, Rabu (29/7/2026)
Dia menjelaskan, dua ruangan di Polres Pemalang yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut yakni Ruang Tribrata dan Ruang PPKO.
Saat ditanya mengenai jumlah orang yang diperiksa, AKBP Rendy menyebut jumlahnya berkisar belasan orang.
Namun, dia menegaskan angka pastinya masih menunggu informasi resmi dari KPK.
"Jumlah pastinya yang diperiksa, siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," ujarnya.
Pihaknya juga mengungkapkan, bahwa tidak seluruh pihak yang menjalani pemeriksaan merupakan pejabat.
Menurutnya, terdapat beberapa pejabat yang diperiksa, namun ada pula pihak lain dari luar unsur pejabat.
"Ada beberapa pejabat, tetapi tidak semua pejabat. Ada juga dari luar," jelasnya.
• Sosok Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK, Miliki Harta Rp19 Miliar
Dari informasi yang beredar di media sosial, salah satu potret menggambarkan Ruang Kepala DPUPR Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro yang berada di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 34 Pemalang telah disegel KPK.
Selain kantor DPUPR, KPK juga menyegel sekira dua rumah yang berada di Perumahan Mutiara Residence Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.
Dari informasi yang diterima, dua rumah itu itu adalah seorang kontraktor dan kerabat dekat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Meskipun demikian, belum ada informasi benarkah dan siapa saja orang yang diamankan dalam operasi senyap KPK tersebut.
Melinik ke belakang, KPK pernah melakukan OTT di Pemalang pada 11 Agustus 2022.
Saat itu, KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama 22 orang lainnya.
Kemudian Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Mukti Agung terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi selama 2021 hingga 2022.
Dia pun dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp4,9 miliar.
Di tengah proses penanganan perkara tersebut, Pemkab Pemalang menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal serta tidak akan terganggu.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pemalang, Tutukno Raharjo mengatakan, hingga Rabu (29/7/2026) sekira pukul 11.00, pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait perkembangan OTT yang berlangsung di wilayahnya.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelayanan publik tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
"Kami masih menunggu informasi yang lebih pasti tentang peristiwa yang terjadi."
"Yang paling penting, kami sudah meminta kepada semua jajaran agar kegiatan rutin dan pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik," ujar Tutukno.
Terkait pejabat yang dikabarkan dimintai keterangan oleh KPK, Tutukno belum memperoleh informasi secara pasti. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu pejabat yang dipanggil adalah Kepala DPUPR.
"Kami belum tahu persis. Tapi memang ada beberapa yang dipanggil oleh KPK," katanya.
Sementara itu, mengenai kantor yang disegel penyidik KPK, hingga saat ini Pemkab Pemalang baru mengetahui adanya penyegelan di Kantor DPUPR.
Selain itu, belum ada informasi mengenai penyegelan kantor perangkat daerah lainnya.
Tutukno menegaskan, Pemkab Pemalang akan terus memantau perkembangan kasus tersebut sambil menunggu keterangan resmi dari KPK.
Dia juga memastikan, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari OPD hingga pemerintah kecamatan, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*)
