POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama jajaran pimpinan daerah di Pulau Belitung terus memperjuangkan nasib para penambang rakyat ke tingkat pemerintah pusat.

Hal tersebut kembali diwujudkan melalui audiensi bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten hadir secara langsung didampingi Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja. 

Rombongan pimpinan daerah dari Pulau Belitung ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, serta turut dihadiri oleh Bupati Belitung dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung.

Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini menjadi wadah untuk membedah berbagai dampak akibat melesunya aktivitas pertambangan timah di Pulau Belitung.

Sektor pertimahan yang selama ini menjadi mesin penggerak utama ekonomi daerah dinilai tengah mengalami perlambatan, sehingga memicu efek bagi perekonomian warga.

Beberapa isu penting yang dipaparkan di hadapan Kemenhan RI meliputi drastisnya penurunan penyerapan jasa pertambangan, lesunya perputaran ekonomi lokal, hingga potensi meningkatnya angka pengangguran dan kerawanan sosial.

Tak hanya itu, ketidakpastian tata niaga juga dikhawatirkan dapat memicu maraknya kembali aktivitas pertambangan ilegal akibat terdesaknya kebutuhan hidup masyarakat.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan secara blak-blakan akar masalah yang dikeluhkan para penambang di Kabupaten Belitung Timur.

Kamarudin secara khusus menyoroti minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai sangat jauh dari kebutuhan di lapangan.

"Kami menyampaikan keresahan masyarakat, khususnya terkait kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang saat ini hanya sekitar 3.300 ton," ujar Kamarudin dalam  keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Kamarudin menegaskan bahwa batasan kuota RKAB yang terbilang kecil tersebut tidak mampu menyerap hasil produksi penambang rakyat secara optimal.

Dampaknya, aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini menjadi tersendat dan menciptakan ketimpangan harga di tingkat bawah.

"Menurut masyarakat, jumlah tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan di lapangan sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan," ucapnya. 

Kamarudin berharap, pemaparan data dari Belitung Timur ini dapat membuka mata pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan khusus yang berpihak kepada rakyat.

Pemkab Beltim mendorong agar pemerintah pusat memberikan kepastian hukum dan regulasi tata niaga yang adil. 

Diharapkan Tersampaikan ke Pusat

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya meminta agar pemerintah pusat memberikan atensi terhadap krisis ekonomi yang mulai membayangi Pulau Belitung.

"Kami berharap Bapak Wakil Menteri dapat menyampaikan kondisi ini kepada Bapak Menteri Pertahanan, dan selanjutnya menjadi perhatian Pemerintah Pusat," ungkap Didit

Didit menambahkan, kepastian regulasi dari pusat sangat ditunggu-tunggu masyarakat demi meredam gejolak sosial serta memulihkan daya beli warga.

"Harapan kami, dalam waktu dekat ada kepastian yang dapat menjawab keresahan masyarakat karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat," tambahnya. 

Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Wamenhan RI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menyambut positif masukan yang dibawa pimpinan daerah Bangka Belitung.

Donny mengatakan akan segera meneruskan poin-poin tersebut kepada Menteri Pertahanan sebagai bahan koordinasi pemerintah pusat  dalam mencermati dinamika di wilayah Bangka Belitung.

Melalui audiensi ini, Pemkab Beltim kembali menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dan akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga melahirkan solusi dari pemerintah pusat.

(Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)