POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Aliansi Penambang Timah Rakyat Belitung Timur (Beltim) membantah rumor yang menyebutkan bahwa rencana aksi unjuk rasa terkait anjloknya harga timah telah dibatalkan.
Pihaknya menegaskan aksi tersebut hanya ditahan sementara untuk menghormati upaya audiensi yang sedang ditempuh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Beltim di tingkat pusat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Ormas Kampong Kamek Damar sekaligus perwakilan Penambang Timah Rakyat Beltim, Wartha Ade Pramana, usai melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran Polres Belitung Timur, Rabu (29/7/2026).
Ade menjelaskan, aliansi memilih menahan diri sejenak guna menghargai langkah Bupati Beltim Kamarudin Muten dan Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja yang bertolak ke Jakarta pada Rabu (29/7/2026) untuk menemui Kementerian Pertahanan RI terkait kejelasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta harga timah.
"Saya secara pribadi masih menunggu hasil yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sudah bergerak ke pusat. Semua upaya dilakukan oleh Bupati Beltim, DPRD Beltim, dan DPRD Provinsi. Kita menghargai perjuangan mereka yang sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat," tuturnya.
Ia juga mengimbau agar tidak ada pihak yang mencoba memperkeruh suasana atau mengadu domba gerakan penambang dengan pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Gerakan tersebut ditegaskannya murni merupakan gerakan moral demi kesejahteraan masyarakat luas.
"Jangan sampai ada upaya adu domba. Tidak ada pembatalan aksi. Perjuangan ini untuk kepentingan rakyat, untuk orang banyak, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," tegas Ade.
Ia mengapresiasi jajaran Polres Belitung Timur yang bersikap terbuka dan profesional dalam merespons rencana penyampaian aspirasi tersebut.
"Tidak ada dari Kapolres maupun jajarannya yang melarang kami untuk melakukan aksi. Penyampaian pendapat di muka umum itu hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Hanya saja sebagai bentuk etika dan saling menghargai, kami membangun komunikasi yang baik," kataya.
Saat ini, aliansi penambang rakyat masih menantikan kepastian hasil diplomasi pemerintah daerah ke tingkat kementerian dan PT Timah Tbk.
"Kami masih menunggu hasil dari berbagai upaya yang sedang dilakukan, baik ke kementerian maupun ke PT Timah. Harapan kami tentu lahir harga timah yang terbaik dan berkeadilan untuk masyarakat," pungkas Ade.
(Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)