Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 49 triliun dinilai minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pansus DPRD Jabar menemukan indikasi banyak BUMD yang hanya bertindak sebagai mediator penyewaan aset tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Anggota Pansus Pengelola Aset DPRD Jabar, Toto Suharto, mengungkapkan bahwa dari total aset puluhan triliun tersebut, sektor properti investasi hanya menyumbang sekitar Rp 50 miliar per tahun.

"Kami menilai peran sejumlah BUMD hanya sebagai mediator dan menyewakan aset pemerintah ke pihak ketiga tanpa pengelolaan produktif. Ini sangat memprihatinkan dan perlu dikaji ulang," ujar politisi PAN tersebut.

Atas temuan ini, Pansus DPRD Jabar berkomitmen memperketat kerangka hukum dan turun langsung ke lapangan untuk menertibkan tanah-tanah mangkrak (idle) agar lebih produktif atau dilepas sesuai prosedur yang berlaku.

Baca juga: Toto Suharto Soroti Dampak Pemangkasan Dana Desa di Salakadomas Kuningan