TRIBUNMANADO.CO.ID, Bolaang Uki - Sinergi eksekutif dan legislatif kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ke-30 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Paripurna ini dalam rangka Tahap II Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii.

Dalam forum tersebut, Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terus terjalin hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027. 

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"KUA-PPAS adalah kompas pembangunan daerah. Karena itu, setiap program yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan," ujar Kamaru. 

Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah, diantaranya penyelesaian penataan PPPK, penyesuaian belanja daerah dan RPJMD, penguatan pengawasan pengelolaan anggaran desa, peningkatan kapasitas aparatur, penertiban praktik pungutan liar dan komersialisasi di lingkungan sekolah, serta pembenahan fasilitas asrama mahasiswa agar pemanfaatan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran.

Pada sektor ekonomi, duet sehati Wabup Deddy Abdul Hamid itu mengungkapkan bahwa Pemkab Bolsel terus membuka peluang kerja sama internasional melalui rencana Sister City dengan salah satu wilayah di Jepang. 

Kerja sama tersebut diharapkan mampu membuka kesempatan magang kerja bagi masyarakat, memperluas ekspor komoditas unggulan perikanan, mendukung pembangunan pasar raya yang bersih dan modern, serta menghadirkan hibah berbagai sarana pendukung seperti armada pemadam kebakaran, ambulans, dan kapal penangkap ikan.

"Kami ingin APBD menjadi instrumen yang mampu mendorong lahirnya peluang kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya. 

"Karena itu, pemerintah akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel," ucapnya lagi.

Akhirnya, Kamaru mengajak seluruh unsur pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan sebagai fondasi kemajuan daerah.

Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan penyampaian persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2027.

(TribunManado.co.id/Nie)