TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai menyiapkan langkah untuk memastikan ketersediaan lahan pemakaman umum hingga tahun 2035.

Upaya ini dilakukan setelah jumlah pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemkot meningkat tajam sejak layanan pemakaman digratiskan pada 2025.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Anak-anak Serahkan Aspirasi kepada Wali Kota Semarang

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan lonjakan jumlah pemakaman terjadi jauh di atas rata-rata tahunan sebelumnya.

"Ketersediaan kita punya TPU itu sekitar 16, 14 operasional. Nah, ini masih ada 2 TPU yang mungkin nanti bisa kita buka. Cuman ini karena biasanya itu kan per tahun itu kan 800 mak jenazah yang kita makamkan. Hanya saja ini karena dari 2025 itu instruksi dari pusat itu kan makam digratiskan, kan gitu," ujarnya.

Menurut Murni, kebijakan tersebut membuat minat masyarakat untuk memanfaatkan TPU milik Pemkot meningkat signifikan.

"Sehingga anomali masyarakat untuk masuk dimakamkan di TPU milik Pemerintah Kota itu cukup tinggi. Dari 2025 kemarin udah 2.000 yang dimakamkan di lahan kita. Padahal 2023, 2022, 21 hanya sekitar 800, 800, 700 lah. Itu naiknya udah 2 kali lipat lebih ya," katanya.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot mengkaji strategi penyediaan lahan makam agar tetap mencukupi kebutuhan warga dalam jangka panjang.

"Sehingga apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota, mencoba untuk mengkaji langkah-langkah strategis ke depan agar ketersediaan makam itu cukup sampai 2035," ucapnya.

Salah satu strategi yang disiapkan ialah memanfaatkan aset milik Pemkot yang memungkinkan dialihfungsikan menjadi lahan pemakaman.

"Ketersediaan lahan diharapkan namanya? dengan memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan menjadi lahan makam. Sehingga kita bisa punya ketersediaan lubang makam untuk warga Kota Semarang," katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan lahan makam juga dipengaruhi kebijakan saat pandemi Covid-19. Saat itu, TPU Kota Semarang juga digunakan untuk memakamkan jenazah dari luar daerah sesuai instruksi pemerintah pusat.

"Karena kemarin sempat juga 3 tahun itu mengalami Covid. Sehingga lubang yang harusnya lubang makam yang harusnya itu jatahnya KTP Semarang, warga Semarang, itu akhirnya sesuai dengan instruksi Presiden Pak Jokowi waktu itu dan Wali Kota menginstruksikan di luar warga Kota Semarang, itu kan tidak KTP Semarang, ya sudah dimakamkan di sini. Karena kalau bisa dimakamkan di luar nanti apa jadinya virus-virus itu ya Mas ya? Enggak boleh ya, harus segera dimakamkan meninggal, segera dimakamkan," jelasnya.

Saat ini, dari TPU yang dikelola Pemkot, beberapa lokasi telah mencapai kapasitas maksimal.

"Ya, dari 14 itu yang sudah penuh 3 ya," katanya.

Murni menyebut TPU yang sudah penuh adalah TPU Sompok Trunojoyo, TPU Dadapan, dan TPU Bergota 2. Pada lokasi tersebut, pemakaman baru hanya dapat dilakukan dengan sistem tumpang.

"Tumpang ya. Ini 3 ini bisa dilakukan tumpang. Jadi yang 3 ini hanya bisa dilakukan tumpang tapi kalau nambah sudah enggak secara teknis standar teknisnya sudah enggak memenuhi. Jadi jangan dipaksa. Dempet-dempet kasihan nanti yang berziarah," ujarnya.

Berdasarkan penataan terbaru Pemkot Semarang, beberapa TPU di kawasan padat penduduk yang telah penuh meliputi TPU Kesambi Sompok, TPU Kembangarum, TPU Trunojoyo, dan TPU Dadapan. 

Seluruhnya kini hanya melayani pemakaman sistem tumpang bagi anggota keluarga dari jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya. 

Sementara itu, layanan pemakaman baru dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki ketersediaan lahan di sembilan kecamatan.

Untuk menambah kapasitas, Pemkot telah menyiapkan sejumlah lokasi pengembangan.

"Ini kan ada kita ada calon 2 lahan, oh 3 ya? Turno Joyo itu ada pengembangan nanti ke belakang tuh Mas. Berapa hektar itu? 5 hektar ya. Terus Gunung Fatimah Lon kita punya 8 hektar. Terus 1 lagi itu Ngadirgo itu sekitar hampir 1 hektar. Tapi itu tidak cukup, ya tetap masih kurang," kata Murni.

Karena itu, Pemkot akan mengoptimalkan lahan bengkok maupun aset daerah lainnya yang berpotensi dialihkan menjadi TPU. Kajian mengenai rencana tersebut saat ini sedang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Baca juga: Pascasarjana Universitas Semarang Gelar Kuliah Umum dan Orasi Ilmiah

"Jadi kita nanti strateginya memanfaatkan bengkok-bengkok atau lahan-lahan Pemkot yang sudah ada untuk bisa dialihkan ke menjadi lahan makam. Nah, ini sedang diproses oleh Brida untuk kajian-kajian pengalihan apa? eh bengkok ke lahan makam," ujarnya.

Selain itu, Murni mengungkapkan kebijakan pemakaman gratis sejak 2025 juga berdampak pada penerimaan daerah.

"(Itu potensi kehilangan pemasukan PAD-nya sampai berapa?) Kemarin kelihatannya. Rp500 juta sampai 1 M (miliar)" katanya. (*)