Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir / Kota Langsa 

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Peristiwa pengekploitasi hasil alam yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe  dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, baik oleh PT Arun LNG dan PT Pertamina, hendaknya menjadi pelajaran penting bagi semua orang dan tokoh tokoh masyarakat Aceh dari semua kalangan, politisi, birokrat, akademisi.

Demikian disampaikan Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.Pd, Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, kepada Serambinews.com, Rabu (29/7/2026).

Menurut mantan Ketua Komisi Politik DPP KNPI Jakarta ini, jangan memberikan solusi dan pandangan yang merugikan Aceh dalam hal Blok Andaman.

Semua pihak hendaknya menahan diri, jangan gegabah, terburu-buru dan jangan menjadi pahlawan kesiangan.

Sehingga perjuangan Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh Gubernur H. Muzakkir Manaf dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. 

"Semua saran, pendapat, seminar, lokakarya bermuara pada dukungan penuh terhadap perjuangan Pemerintah Aceh, jangan ada solusi lain diluar yang dilakukan oleh Gubernur Aceh," ujarnya.

Baca juga: Akademisi hingga DPRA Bedah Polemik Gas Andaman di FISIP USK, Sepakat Wajib Bermanfaat untuk Aceh

Ia menambahkan, polemik 12 mil laut yang dihembuskan oleh Menteri ESDM dan SKK Migas tentang kewenangan Pemerintah Aceh sebagai shock terapi.

Jika dilihat dalan tata hukum laut yang benar 36 mil dari daratan, maka sangatlah keliru jika kita masyarakat Aceh terpengaruh dengan Ma'op yang digulirkan oleh Mentri ESDM dan SKK Migas.

Ma'op, dalam bahasa Aceh sesuatu untuk menaku nakuti orang yang tidak berwujud, bisa hantu dan lain lain yang bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang berbahaya.

Diingatkan semua kalangan masyarakat Aceh agar jangan berlagak menjadi pahlawan kesiangan, tapi jadilah kita sebagai orang yang bijak melihat persoalan Blok Andaman.

Dimana Pemerintah Aceh sudah komit agar gas dan minyak bumi Blok Andaman diolah dan dikelola di kawasan KEK PT Arun Lng Lhokseumawe. 

"Semua pikiran mari kita gunakan untuk membantu Pemerintah Aceh agar perjuangan itu berhasil," papar Ketua Umum MPW Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh ini.

Dikatakannya lagi, semua kalangan diharapkan tenang dan berhati-harti dalam menyikapi polemik Blok Andaman antara kepentingan Pemerintah Pusat dengan perjuangan Pemerintah Aceh untuk memperoleh keadilan yang bermartabat. 

"Perlu kita Ingat bersama, kesalahan sehari akan ditanggung dengan penyesalan berkepanjangan oleh seluruh masyarakat Aceh seperti yang kita rasakan sekarang," pungkas Prof. Dr. Muzakkir Samidan. (*)