Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terus melakukan gebrakan sejak memimpin lembaga menaungi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Bersih-bersih internal, memperketat tata kelola hingga membangun budaya kerja baru ditempuh Sudaryono sebagai langkah membenahi program MBG sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan BGN.
Dari internal BGN, Sudaryono meluncurkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Media Center sebagai kanal layanan pengaduan masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lewat layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan melalui call center, WhatsApp, hingga website disiapkan BGN.
Sudaryono mengatakan, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari komitmen lembaganya meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat dan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam program MBG.
Menurut Sudaryono, Pusat Pelayanan Terpadu ini akan menjadi 'zona hijau' bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan maupun berkonsultasi secara resmi soal program MBG.
Sebaliknya, dia menyebut seluruh pihak memiliki kepentingan dengan BGN tidak diperkenankan bertemu pejabat secara tertutup di luar mekanisme telah ditetapkan.
BGN juga tengah membenahi sistem pengaduan agar setiap laporan masyarakat memiliki nomor registrasi sehingga proses penanganannya dapat dipantau secara terbuka hingga tuntas.
Sudaryono menjelaskan, masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan melalui berbagai kanal yang tersedia, mulai dari WhatsApp, website, hingga call center. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan pada tingkat pelaksana, laporan tersebut akan diteruskan ke meja pimpinan agar dapat dipantau secara langsung.
"Termasuk Pusat Pelayanan Terpadu ini baik sistem ada WhatsApp, ada website, ada call center, dan lain-lain itu kemudian yang tidak terselesaikan itu kemudian maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level-level tertentu. Jadi ada, saya monitor tiap hari kemudian keluhan-keluhan itu," kata Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Selain meluncurkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai kanal resmi untuk seluruh komunikasi, mulai dari pengaduan, pertanyaan, hingga usulan mengenai MBG, Sudaryono melarang seluruh pejabat BGN melakukan pertemuan tertutup dengan pihak berkepentingan dalam program MBG. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga integritas pelaksanaan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Larangan tersebut mencakup pertemuan dengan mitra, pemasok, hingga pengelola dapur yang terlibat dalam ekosistem MBG.
Sudaryono menyebut langkah ini sebagai penegasan etika kerja agar proses pengambilan keputusan berlangsung tanpa intervensi di balik layar.
Dia menilai pengaturan ini penting untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menghindari munculnya dugaan praktik yang tidak etis dalam pelaksanaan MBG.
Sudaryono menyatakan komitmen bersama dua wakil kepala BGN untuk membangun budaya kerja yang sama hingga ke jajaran Eselon 1 dan Eselon 2. Penegasan etika itu meliputi pembatasan audiensi tertutup dengan pihak mana pun yang memiliki kepentingan terhadap MBG.
"Saya ingin, saya bersama dua wakil kepala saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level Eselon 1, Eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proporsional dan baik," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Penataan ulang pola komunikasi ini disebut sebagai langkah preventif agar setiap interaksi dengan mitra MBG berlangsung dalam koridor yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Pembenahan internal juga dilakukan Sudaryono dengan menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas yang akan diisi tenaga profesional dari berbagai bidang, mulai dari ahli gizi, dokter spesialis, hingga chef. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
“Kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Salah satunya kami ingin mengusulkan beberapa ahli gizi, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa kasih tips dan lain-lain,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Selain membentuk Dewan Pengawas, BGN juga berencana berdiskusi dengan para ahli gizi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari penanganan stunting, penyusunan menu, hingga kandungan gizi bagi penerima manfaat.
Dia menambahkan, BGN juga berencana mengundang berbagai organisasi profesi, termasuk asosiasi chef, guna menghimpun masukan agar program MBG terus mengalami penyempurnaan.
Tidak hanya membenahi administrasi, Sudaryono juga mempercepat pembayaran tunggakan mitra MBG. Sudaryono memastikan tunggakan pembayaran kepada mitra MBG senilai sekitar Rp 1,6 triliun akan diselesaikan setelah proses audit dinyatakan rampung. Menurut Sudaryono, pembayaran tunggakan hanya akan dilakukan terhadap tagihan telah dinyatakan sah sesuai mekanisme berlaku.
"Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar," kata Sudaryono dalam konferensi di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Sudaryono menyebut, BGN tidak akan mengambil keputusan pembayaran berdasarkan arahan individu, melainkan mengacu pada hasil audit dan sistem berlaku. Sudaryono mengatakan proses audit saat ini turut dikawal jajaran BGN, termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Jurus lain Sudaryono membenahi program MBG dengan memprioritaskan wilayah dengan angka stunting tinggi sebagai sasaran utama intervensi gizi.
Sudaryono mengatakan, evaluasi dilakukan agar pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Salah satu fokus utama adalah mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Menurutnya, BGN telah memetakan daerah berdasarkan tingkat prevalensi stunting untuk menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi lebih cepat.
"Kita ingin memastikan daerah yang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas. Kalau sudah ada dapur MBG, segera kita aktivasi. Kalau belum ada, maka menjadi fokus pengembangan berikutnya," ujar Sudaryono.
Selain mempercepat pemerataan layanan, BGN juga mulai mengintegrasikan data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Melalui sinkronisasi data dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah akan lebih mudah memantau kondisi balita, anak sekolah, hingga ibu hamil, termasuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran.
Tak hanya itu, Sudaryono juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan MBG di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur layanan gizi agar akses masyarakat semakin merata.
Sebelum melakukan pembenahan internal BGN dan tata kelola MBG, Sudaryono melakukan gebrakan dengan membekukan lebih dari 800 dapur program MBG. Ratusan dapur tersebut ditangguhkan dan untuk sementara waktu tidak akan menerima pembayaran, terhitung sejak Senin (27/7/2026).
Sudaryono membeberkan alasan pembekuan ratusan dapur di tiga wilayah tersebut. Salah satunya karena ditemukan pelanggaran berat berkaitan dengan higienitas dan kualitas makanan diproduksi.
"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya, kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," kata dia.
Bukan hanya membekukan ratusan dapur MBG, Sudaryono menjelaskan, skema dan mekanisme penutupan dapur kali ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.
Dia juga menegaskan bahwa BGN hanya akan memberikan sanksi permanen kepada dapur yang tidak mampu memenuhi persyaratan meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
"Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu. Misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend, tutup enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," jelas Sudaryono.
Hukuman tegas bukan hanya diberikan kepada pegawai non-ASN. Sudaryono menyebut sejumlah pegawai BGN yang berstatus ASN juga dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin.
Sudaryono mengatakan terdapat sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi diberhentikan dalam waktu dekat.
Sudaryono menambahkan, bentuk pelanggaran berat yang dilakukan para pegawai ASN tersebut beragam. Namun, dua di antaranya yang paling serius adalah terlibat judi online dan mengambil uang program BGN.
"Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu, kemudian enggak tahu, tahu. Ya kan sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orangnya ngaku, maka mohon maaf, demi menyelamatkan yang banyak yang baik, ya harus kita hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik," jelas Sudaryono.
Sudaryono juga mempersilakan masyarakat untuk langsung mengadukan kepada BGN maupun dirinya apabila menemukan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur program MBG melakukan praktik gratifikasi. Hal yang sama juga berlaku jika mereka melakukan korupsi dalam pembelian bahan baku program MBG.
"Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," tegas Sudaryono.
Sudaryono menegaskan dirinya tidak ingin citra BGN dan program MBG rusak akibat ulah Kepala SPPG yang korup. Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BGN.
Sudaryono juga menegaskan seluruh dapur penyelenggara program MBG dilarang menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Dapur yang melanggar terancam ditutup secara permanen.
Sudaryono mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Barang bersubsidi yang tidak boleh digunakan meliputi gas elpiji 3 kilogram (kg), MinyaKita, hingga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang bersubsidi, masyarakat diminta melaporkannya kepada BGN.
Menurut Sudaryono, setiap laporan akan ditindaklanjuti. BGN akan memberikan teguran dan surat peringatan, hingga menjatuhkan sanksi terberat berupa penutupan dapur secara permanen apabila pelanggaran tetap dilakukan.
Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, Sudaryono menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Langkah itu dilakukan agar dapur MBG tidak memanfaatkan anjloknya harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.
Menurutnya, telur tetap harus dibeli sesuai harga acuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi peternak dari kerugian.
"Tapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah (flooring price) supaya peternak dan petani tidak dirugikan," tegas dia.
Sudaryono juga menegaskan komitmen BGN mencari penyelesaian yang adil bagi para mitra agar tidak mengalami kerugian akibat persoalan tata kelola yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sudaryono memastikan pemerintah memahami beban yang ditanggung sejumlah mitra dan akan mengupayakan solusi terbaik.
Pemerintah pun ingin memastikan agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memperoleh keadilan.
Sudaryono meminta para mitra memberikan waktu kepada BGN untuk merumuskan solusi yang tepat. Ia menegaskan BGN berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara baik.
“Saya minta untuk paling tidak, saya mohon waktu. Ini juga didengar secara umum, meminta waktu pada seluruh mitra yang selama ini mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar dan saya berkomitmen untuk bagaimana mencari solusi yang baik,” kata Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono memastikan BGN tidak ingin para mitra menanggung kerugian atas investasi yang telah mereka keluarkan untuk mendukung operasional.
Selain itu, BGN juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terdapat dapur yang sementara waktu dihentikan operasionalnya. Menurut Sudaryono, kapasitas layanan akan dialihkan ke dapur lain di wilayah sekitar sehingga distribusi layanan tidak terganggu.
