SRIPOKU.COM – Peneliti survei dan analisis politik Arianto, ST, SH, M.I.Kom.Pol menilai penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal penting yang tidak boleh diabaikan pemerintah maupun partai politik.

Menurut Arianto, meski tingkat kepuasan publik masih berada di atas 50 persen, yakni 51,1 persen, arah pergerakan tren menjadi hal yang lebih penting dibandingkan sekadar angka sesaat.

Hal tersebut menyusul hasil survei Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mengalami penurunan signifikan.

Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51,1 persen. Angka tersebut turun jauh dibandingkan survei November 2025 yang mencapai 81,2 persen.

"Di dalam politik yang paling diperhatikan bukan hanya besar kecilnya angka, tetapi apakah angkanya sedang naik atau turun serta membaca tren angka tersebut," ungkap Arianto, Kamis (30/7/2026).

Arianto yang juga berprofesi advokat mengatakan, jika tren kepuasan publik terus mengalami penurunan secara konsisten, maka kondisi tersebut akan menjadi perhatian serius bagi seluruh kekuatan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2029.

Menurutnya, penurunan tingkat kepuasan publik dapat membuka ruang bagi munculnya tokoh-tokoh alternatif yang menawarkan gagasan dan solusi baru kepada masyarakat.

"Turunnya tingkat kepuasan publik ini cukup besar dan warning terutama bagi Prabowo. Ternyata, dua program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih di desa/kelurahan juga belum mampu menahan turunnya tingkat kepuasan publik," kata Arianto.

Faktor Ekonomi Jadi Penentu Kepuasan Publik
Arianto yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) menyebut faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perubahan penilaian masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, daya beli, lapangan pekerjaan, serta kondisi ekonomi keluarga menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kondisi ekonomi hampir selalu menjadi faktor utama dalam menentukan preferensi politik masyarakat Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, penurunan tingkat kepuasan atau approval rating tidak serta-merta berarti dukungan politik terhadap Presiden Prabowo hilang.

Namun, kondisi tersebut memberikan peluang bagi figur nasional lain untuk mulai membangun komunikasi politik dengan masyarakat.

"Dalam demokrasi tidak ada ruang politik yang kosong. Ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintah mengalami penurunan, tentunya akan berimbas dengan keterpilihan," katanya.

Berpengaruh terhadap Peta Politik 2029
Arianto menilai tingkat kepuasan publik dan elektabilitas memiliki hubungan yang saling berkaitan. Jika tren penurunan terus berlanjut, maka peluang munculnya kandidat alternatif pada Pilpres 2029 semakin terbuka.

"Mereka akan berusaha meyakinkan publik bahwa memiliki solusi yang lebih baik terhadap persoalan bangsa," jelasnya.

Mantan peneliti LSI tersebut menyebut partai politik akan mencermati perkembangan tingkat kepuasan publik, elektabilitas, serta peluang kemenangan calon yang akan diusung.

Menurutnya, partai politik merupakan organisasi yang rasional dan akan mengambil keputusan berdasarkan peluang politik yang paling besar.

"Apabila tren penurunan berlangsung secara konsisten dalam waktu panjang, tidak menutup kemungkinan sebagian partai mulai membuka komunikasi politik dengan figur alternatif yang dinilai memiliki daya saing lebih tinggi," terang Arianto yang juga mahasiswa Doktoral FISIP Unsri.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil survei kepuasan publik tidak bisa dianggap sebagai prediksi hasil Pilpres 2029.

• Eks Sriwijaya FC Eky Antar Bhayangkara Juara Piala Askot PSSI Palembang, Drama Penalti Warnai Final

Survei hanya menggambarkan persepsi masyarakat pada saat penelitian dilakukan. Dinamika politik masih dapat berubah tergantung kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta berbagai perkembangan nasional dan global.

Ia menilai pemerintah masih memiliki waktu untuk memperbaiki tren tersebut melalui kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jika pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat masih sangat mungkin kembali meningkat," pungkasnya.