Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar tidak terlambat membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pembahasan program pembangunan Tahun Anggaran 2027 diminta segera dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga seluruh tahapan penganggaran dapat berjalan tepat waktu dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan, penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan awal yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mulai menyiapkan seluruh dokumen pendukung agar proses pembahasan tidak kembali molor.
"Kalau sudah ada jadwalnya, ya harus dipatuhi. Jangan sampai pembahasan KUA-PPAS setiap tahun selalu terlambat. Persiapkan dari sekarang supaya pembahasannya bisa tepat waktu," ujar Ade Sukron, Kamis (30/7/2026).
Menurut dia, keterlambatan pembahasan anggaran akan berdampak pada tahapan berikutnya, mulai dari penetapan APBD hingga pelaksanaan program di lapangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau pembahasan mundur, otomatis tahapan berikutnya juga ikut bergeser. Yang dirugikan akhirnya masyarakat karena pelaksanaan program menjadi tidak maksimal," katanya.
Ade Sukron berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga pembahasan bersama DPRD dapat dimulai lebih awal sesuai kalender penganggaran.
"Kami di DPRD siap membahas sesuai mekanisme. Tinggal bagaimana pemerintah daerah juga menyiapkan seluruh administrasi dan substansi anggarannya tepat waktu," ucapnya.
Ia menegaskan, DPRD berkomitmen mengawal proses penyusunan APBD 2027 agar berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, disiplin terhadap jadwal penganggaran merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
"Harapan kami budaya keterlambatan ini diakhiri. Program 2027 harus dipersiapkan sejak sekarang agar pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," pungkasnya. (MAZ)
