apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur statu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menggunakan indikator yang valid.

Ia menjelaskan Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Oleh karena itu apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," katanya di Jakarta, Kamis.

Charles menegaskan Program MBG cukup strategis dengan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"Kemenkes perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut, karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," ucapnya.

Ia menegaskan kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat, karena apabila diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru.

"Hal ini juga penting untuk memperjelas tujuan Program MBG. Jika tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting (balita dengan berat badan sangat rendah), underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," tuturnya.

Menurutnya, apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka perlu disampaikan secara jujur kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberikan makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi.

"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah," tuturnya.

Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu, sambung Charles, harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang tepat, serta dapat dievaluasi secara ilmiah dan objektif.

"Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat atau sekadar memperluas cakupan pemberian makanan," kata Charles Honoris.