SURYA.CO.ID, SURABAYA – Krisis tenaga pengajar yang melanda sejumlah sekolah dasar di Kota Surabaya kini berdampak langsung pada jam belajar siswa hingga terpaksa masuk secara bergantian pada siang hari.
Kondisi memprihatinkan itu terungkap saat jajaran legislatif melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung proses pembelajaran di sekolah.
Pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan nyata agar hak pendidikan anak-anak tidak terganggu oleh terbatasnya jumlah guru.
Baca juga: Sekolah Negeri Langka di Bulak Surabaya, Anggota DPRD Jatim Tawarkan Solusi Bantuan Swasta
Sejumlah sekolah di Surabaya mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Di beberapa sekolah, hal ini berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Di SDN Kebonsari I Surabaya misalnya, siswa kelas 1 dan kelas 2 terpaksa mengikuti kegiatan belajar pada siang hari.
Siswa baru terpaksa harus bergantian dengan kakak kelas sebagai akibat kekurangan tenaga pengajar itu.
Kondisi itu terungkap saat Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, meninjau SDN Kebonsari 1 Surabaya.
Menurutnya, keterbatasan guru menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan pihak sekolah, termasuk kebutuhan guru untuk layanan pendidikan inklusif.
"Ini menjadi sorotan kami. Kendala terkait jumlah tenaga pendidik yang terbatas, baik tenaga pendidik umum maupun guru untuk pendidikan inklusif, akan kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya," ujar Cahyo ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (30/7/2026).
Ia mengatakan, sekolah inklusif membutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga memiliki sertifikasi dan pendampingan.
Sebagai sekolah inklusif, seluruh peserta didik di Surabaya, termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh layanan pendidikan yang setara.
"Guru untuk pendidikan inklusif juga membutuhkan sertifikasi dan pendampingan agar sekolah benar-benar memberikan rasa nyaman dan ekosistem yang baik bagi tumbuh kembang seluruh anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisiknya," katanya.
Baca juga: Warga Surabaya Usul Menu MBG Dibedakan Sesuai Usia, Ini Respon Anggota DPRD Jatim
Di sela kunjungan, Rabu (29/7/2026) itu, Cahyo juga menyerahkan secara simbolis bantuan Presiden (Banpres) berupa program revitalisasi sekolah kepada SDN Kebonsari 1 Surabaya. Program itu merupakan bagian dari revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan.
Menurut Politisi Gerindra itu, secara nasional terdapat sekitar 71 ribu sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi.
SDN Kebonsari 1 menjadi salah satu sekolah penerima manfaat karena memiliki jumlah siswa yang besar serta membutuhkan perbaikan sejumlah fasilitas.
"Kami berkesempatan meninjau langsung sekolah penerima manfaat program revitalisasi sekolah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak didik, khususnya di Kota Surabaya," ujar Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jatim 1 itu.
Ia menilai revitalisasi itu membawa perubahan positif terhadap lingkungan belajar.
Sejumlah ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini menjadi lebih layak digunakan.
Meski demikian, Cahyo mengungkapkan masih terdapat beberapa ruang kelas yang menggunakan atap berbahan asbes dan memerlukan perbaikan lanjutan.
"Pihak sekolah menyampaikan masih ada ruang yang memakai asbes dan ada atap yang bocor. Harapannya ke depan bisa ikut direvitalisasi sehingga seluruh bangunan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman," katanya.
Baca juga: Dindik Jatim Gelar Pelatihan Vokasi IT untuk Guru SMA-SMK, Dorong Keahlian Digital
Pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan kekurangan guru. Bukan hanya di Surabaya, fenomena serupa juga ditemui di beberapa daerah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan guru menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2026.
Menurutnya, tantangan itu terjadi karena setiap tahun sekitar 70 ribu hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah.
"Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan," ujar Nunuk dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen di Lampung beberapa waktu lalu.
Selain memenuhi kebutuhan jumlah guru, pemerintah juga memperkuat profesionalisme tenaga pendidik melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik.
Saat ini lebih dari 92 persen guru di Indonesia telah tersertifikasi, sementara guru yang belum memenuhi syarat pendidikan S1 didorong mengikuti program beasiswa D4/S1.
Nunuk juga meminta pemerintah daerah tetap mempertahankan guru non-ASN yang masih bertugas di sekolah karena keberadaan mereka dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran.
"Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran," tegasnya.
