TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ketua Komite III DPD RI Dorong Perhatian Khusus Pemerintah kepada Dosen Swasta di Daerah 3T

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan Jakarta tetap terarah di tengah transisi status kota setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Usulan tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk "Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta" di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Forum ini turut dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, jajaran Forkopimda, serta para wakil rakyat dari DPR RI dan DPD RI dapil DKI Jakarta.

Fahira menegaskan, Jakarta membutuhkan pola kerja baru yang transparan dan terukur agar koordinasi lintas lembaga tidak sekadar formalitas.

"Jakarta membutuhkan cara kerja baru. Sinergi pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi ruang kerja strategis yang rutin, terukur, dan berdampak langsung kepada warga," tegas Fahira dalam keterangannya, Kamis.

Menurutnya, persoalan Jakarta semakin kompleks karena beririsan dengan kewenangan berbagai institusi. Mulai dari kebijakan fiskal, pengelolaan banjir, transportasi publik, penanganan sampah, hingga transformasi Jakarta sebagai kota global.

7 Rekomendasi Strategis untuk Jakarta:

1. Wadah Komunikasi Berkala: Menjadikan forum komunikasi pusat-daerah sebagai wadah tetap yang menggelar pertemuan rutin untuk menyusun prioritas dan pembagian peran pembangunan.

2. Penguatan Fiskal dan DBH: Mendorong skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang proporsional untuk meyeimbangkan kontribusi ekonomi Jakarta dengan beban pelayanan publik yang ditanggungnya.

3. Integrasi Transportasi Jabodetabek: Memperkuat kolaborasi lintas kewenangan dalam integrasi Transjakarta, MRT, LRT, KRL, hingga Mikrotrans, baik dari segi tarif, subsidi, maupun konektivitas kawasan.

4. Kota Layak Huni: Mempercepat penanganan banjir, rob, polusi udara, pengelolaan sampah, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), air bersih, dan hunian layak.

5. Pengembangan SDM dan Pendidikan: Mengintegrasikan program seperti KJP Plus, KJMU, Sekolah Swasta Gratis, dan pendidikan vokasi guna mempersiapkan warga menghadapi era kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.

6. Penguatan Ekonomi Rakyat: Mendorong peningkatan daya saing UMKM, koperasi, dan pasar rakyat melalui modernisasi, digitalisasi, serta kemudahan akses pembiayaan.

7. Pelestarian Budaya Betawi: Menjaga identitas Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya lokal, seperti revitalisasi Kota Tua, kampung budaya, museum, dan ruang kreatif.

Fahira menegaskan bahwa DPD RI siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat Jakarta di tingkat nasional.

Baca juga: Pembatasan Gawai di Sekolah Perlu Aturan Jelas dan Literasi Digital, Fahira Idris Ajukan 7 Usulan

Ia berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan menghasilkan action plan yang jelas dan terukur.

"Perlu ada daftar isu prioritas, pemetaan kewenangan pusat dan daerah, kebutuhan regulasi, dukungan anggaran, hingga target penyelesaian yang pasti," ujar Fahira.

Ia menambahkan, keterpaduan ini sangat penting mengingat Jakarta tetap memegang peran vital sebagai pusat ekonomi nasional, pusat inovasi, dan etalase budaya Indonesia di mata dunia.