Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan laut Indonesia lantaran setiap tahunnya, diperkirakan sebanyak 3 juta ton ikan di perairan Indonesia dicuri oleh negara lain, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

​Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/7/2026).

​"Tiga juta ton (ikan dicuri), ratusan triliun kita rugi. Sementara nelayan kita tidak kuat karena tidak punya daya tawar. Akhirnya rugi, tidak pernah untung dan rezekinya dibuang sama tengkulak atau rentenir," ungkap Zulkifli Hasan mengutip data dari Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

​Zulkifli menyoroti minimnya posisi tawar nelayan lokal akibat terbatasnya infrastruktur penunjang. 

Baca juga: Tinjau K-SIGN Rote Ndao, Menko Pangan dan Menteri KKP Targetkan Swasembada Garam

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Pasar Kupang, di mana nelayan terpaksa menjual satu ember besar ikan kombong seberat 3-4 kilogram hanya seharga Rp 20.000.
Menurutnya, jika tidak dijual murah kepada tengkulak, hasil tangkapan nelayan akan membusuk karena tidak adanya fasilitas penyimpanan yang memadai. 

Kondisi inilah yang terus memelihara rantai kemiskinan di tingkat nelayan bawah, sementara pemanfaatan sumber daya laut justru dinikmati pihak asing.

​Sebagai langkah konkret atas arahan Presiden, kata Zulkifli, pemerintah tengah menyiapkan strategi intervensi melalui pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih. 

Ia menguraikan, program terintegrasi ini dirancang untuk memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak dengan melengkapi kawasan pesisir melalui berbagai fasilitas vital.

Pertama, pabrik es dan cold storage yang memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan hingga sebulan tanpa menurunkan kualitas ikan, sehingga harga jual tetap stabil.

​Kedua, SPBU khusus nelayan untuk  mempermudah akses dan keterjangkauan BBM jenis solar.

​Ketiga akses pasar langsung yang menghubungkan langsung hasil tangkapan ke pabrik pengolahan makanan, pedagang pasar besar hingga eksportir perikanan.

​"Kalau nelayan dapat ikan banyak, mereka tidak perlu lagi jual murah ke tengkulak. Hasilnya bisa disimpan di cold storage, kualitasnya terjaga dan daya tawar mereka naik," tambah Zulkifli.
​
Adapun kunjungan kerja Menko Pangan ke wilayah perbatasan selatan Indonesia ini turut didampingi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk. (rio)