WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten belum dapat ikut menanggung biaya perawatan halte Transjabodetabek yang berada di wilayahnya.

Keterbatasan kemampuan fiskal serta status kepemilikan aset menjadi alasan Pemprov Banten belum bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut.

Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, kondisi fiskal pemerintah provinsi yang dipimpinnya berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran.

Baca juga: Dikaji Bareng DPRD DKI Jakarta, Pramono Anung Kantongi Usulan Tarif Transjabodetabek Jadi Rp 10.000

"Sementara ini kemampuan fiskal kami belum bisa ikut (menanggung biaya perawatan halte Transjabodetabek)," kata Andra Soni di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (31/7/2026).

Selain keterbatasan anggaran, Andra Soni mengatakan halte-halte Transjabodetabek di Banten juga bukan merupakan aset milik Pemprov Banten.

Kondisi itu membuat pemerintah provinsi tidak memiliki dasar untuk menggunakan APBD dalam melakukan perawatan.

Meski demikian, Andra Soni menegaskan Pemprov Banten tetap berkomitmen mendukung berbagai program yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta selama memungkinkan untuk dilakukan.

Baca juga: Tarif Transjakarta Diusulkan Menjadi Rp 5.000 dan Transjabodetabek Rp 10.000

"Kami berkomitmen ikut membantu support rencana-rencana Jakarta," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, seluruh halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Pramono, kondisi halte Transjabodetabek di Banten saat ini relatif baik, termasuk yang melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta, BSD, dan Alam Sutera.

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan beban subsidi layanan Transjabodetabek yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta terus meningkat.

Baca juga: Tarif TransJabodetabek Rp10.000 Diusulkan, Penumpang Pilih Langganan Rp200 Ribu Asal Layanan Membaik

Selain dipengaruhi tarif yang murah, pembengkakan subsidi juga disebabkan DKI Jakarta harus menanggung biaya perawatan halte yang berada di luar wilayah Jakarta.

"Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta, kita harus merawat, itu sebabnya akan ada penyesuaian (tarif)," ujar Pramono di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek.

Pramono memastikan layanan Transjabodetabek tetap akan memperoleh subsidi. (m27)