TRIBUNJAMBI.COM – Gelombang penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bawah kepeminan Presiden RI, Prabowo Subianto dinilai bakal memicu keputusan ekstrem di tingkatan tertinggi Istana.
Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo akan segera mengeksekusi overhaul atau pembersihan besar-besaran di jajaran Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Analisis tersebut dilontarkan Rocky menyikapi rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru.
Data menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo terjun bebas dari 81 persen pada November 2025 menjadi tinggal 51,1 persen pada Juli 2026, yang dipicu oleh memburuknya persepsi publik di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Dalam pandangan Rocky Gerung, anjloknya kepercayaan publik ini mengharuskan Presiden mengambil langkah perombakan radikal (radical break) demi menyelamatkan efektivitas kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan pada 2029 mendatang.
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” ungkap Rocky dalam siniar bersama Hendri Satrio di kanal YouTube, Jumat (31/7/2026).
“Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang,” tegas akademisi tersebut memperjelas basis analisisnya.
Rocky Gerung menampik anggapan segelintir pihak yang meragukan daya tahan politik Presiden.
Baca juga: Sosok 5 Menteri Ekonomi Rawan Terdepak dari Kabinet Prabowo Jika Reshuffle
Baca juga: Viral Video Penggerebekan Rumah Dinas Pejabat Jambi di Waingapu
Menurutnya, Presiden Prabowo dipastikan mampu memimpin secara penuh hingga 2029 dengan satu syarat mutlak: berani merombak total struktur pemerintahan yang tidak efektif.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” cetusnya ceplas-ceplos.
Di sisi lain, Rocky Gerung membantah keras tudingan yang menyebut Prabowo Subianto merasa gamang atau takut untuk mengganti pimpinan lembaga penegak hukum dan keamanan puncak, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, maupun Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Menurutnya, hal ini semata-mata menyangkut momentum dan kalkulasi komitmen politik.
“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” papar Rocky.
“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu,” lanjutnya menyoal konsensus politik awal.
Lebih jauh, Rocky menjabarkan perjanjian politik yang dibuat Prabowo Subianto dengan partai-partai koalisi sejatinya menguji kapasitas para menteri secara berkala setiap tahun.
Ketika memasuki tahun kedua para menteri utusan partai terbukti gagal menunjukkan kinerja memadai, maka secara otomatis perjanjian politik tersebut gugur demi hukum politik.
Ia menilai postur Kabinet Merah Putih saat ini sudah tidak bisa sekadar ditambal sulam, melainkan harus diganti secara menyeluruh demi memulihkan daya gedor pemerintahan.
Baca juga: Kanwil Ditjenpas Jambi Klarifikasi Video Viral Pegawainya Digerebek di Waingapu, Ternyata Video Lama
Baca juga: Brigjen Pol K Yani Sudarto Jabat Wakapolda Jambi, Keahlian Reskrim hingga Dosen
Baca juga: 146 Perwira Tinggi dan Menengah Polri Dimutasi Akhir Juli 2026, Wakapolda Jambi Dimutasi
