Laporan Wartawan TribunLomboo.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Para nelayan di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dibayangi rendahnya harga jual hasil laut dan jeratan utang dari pengepul. 

Alih-alih meraup untung, banyak dari mereka justru gigit jari karena pendapatan tak kunjung naik, meskipun pada puncak musim tangkapan melimpah ruah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan temuan ini setelah memantau langsung kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, pada Jumat (31/7/2026). 

Menurutnya, ketiadaan gudang pendingin yang layak membuat nelayan terpaksa menjual tangkapan dengan harga murah.

"Begitu kapal merapat, ikan segar itu langsung ditawar rendah. Mau tidak mau mereka menjualnya, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Akibatnya, mereka rugi dan terpaksa berhutang untuk menambal biaya hidup," kata Zulhas.

Berdasarkan obrolannya dengan para awak kapal, rata-rata utang nelayan mencapai kisaran Rp10 juta, dan tidak sedikit yang menembus angka Rp50 juta. 

Baca juga: Menko Pangan Zulhas Tinjau Fasilitas Nelayan di Ekas Buana, Target Nilai Tukar Nelayan Naik

Beban ini semakin memberatkan lantaran sebagian besar pinjaman tersebut dikenakan sistem bunga harian yang sangat tinggi. 

"Bayangkan jika bunganya 1 persen per hari, kapan kesejahteraan itu bisa mereka raih," sesalnya.

Zulhas menyebut situasi ini turut menekan Angka Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang pada tahun lalu masih bertahan di level 103. 

"Pemerintah pun memasang target kenaikan NTN hingga 120 pada 2027, dengan menggulirkan aneka program penguatan ekonomi kelautan," tambahnya.

Salah satu andalan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi. 

Kawasan ini dilengkapi dengan balai lelang, ruang pendingin (cold storage), pabrik es, bengkel perkapalan, hingga koperasi modern. 

Dengan adanya fasilitas ini, para nelayan bisa menyimpan ikan saat harga pasar jatuh, sehingga tidak perlu terburu-buru melepas komoditasnya ke tengkulak.

Koperasi yang terbentuk nantinya akan bertindak sebagai penghubung pemasaran, menjangkau konsumen di berbagai wilayah. 

"Saya yakin sistem ini memberi nelayan tawar-menawar yang lebih kuat untuk memperoleh harga yang pantas, sesuai naik-turunnya pasar," ucap Zulhas.

Tak hanya itu, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri untuk membuka akses pembiayaan dengan bunga ringan, sekitar 8 persen. 

"Ini solusi agar nelayan lepas dari lintah darat yang bunganya jauh lebih mencekik," tegas Zulhas.

Di sisi lain, kemudahan juga hadir lewat kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Ekas Buana, yang memungkinkan pembelian solar bersubsidi dengan harga lebih hemat. Otomatis, biaya operasional melaut pun bisa ditekan.

Zulhas menegaskan bahwa sinergi antara perbaikan infrastruktur, akses modal lunak, dan perluasan pasar menjadi kunci utama untuk mengerek daya saing nelayan. 

"Kami berharap, paket kebijakan ini dapat memperkuat posisi tawar nelayan, mengikis tumpukan utang, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir," tutupnya.

(*)