TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, merespons opini publik yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran negara, termasuk isu pemakaian dana pendidikan.
Sudaryono mengaku dirinya menyoroti narasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa anggapan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini membuat anggaran untuk sektor lain terbengkalai adalah asumsi yang keliru.
"Begini bapak ibu semua, terkait MBG seolah-olah ngabisin anggaran negara ya. Ini udah kalau kita lihat di perkembangan di medsos di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan aja kemarin sudah saya jelaskan saya ingin karena saya gemes juga tuh lihat apa komentar di sosial media seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang itu kurang ini kurang itu kurang," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026).
Ia kemudian membandingkan kondisi infrastruktur publik sebelum adanya program MBG. Sudaryono mempertanyakan mengapa sebelum program ini berjalan, masih banyak ditemukan bangunan sekolah yang rusak.
Baca juga: Staf BGN yang Main HP Saat Rapat Batal Dimutasi ke Papua, Kepala BGN: Kami Pindahkan ke Daerah Lain
"Dulu nggak ada MBG kan sekolah itu ada yang rusak bolong apa semua itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak kan nggak. Dulu ke mana? Anda harusnya bertanya dong ya dulu ke mana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong nggak ada MBG harusnya sekolah sudah bagus semua. Kan nggak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan bahwa saat ini pemerintah justru melakukan perbaikan masif secara bersamaan dengan jalannya program MBG. Puluhan ribu sekolah yang sebelumnya rusak kini sedang dalam proses perbaikan.
"Ada dipakai MBG sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16.000 kemarin tahun ini 90.000 dan akan selesai 300.000 atau hampir 400.000 sekolah ini akan diperbaiki semua," tambahnya.
Selain pendidikan, Sudaryono juga menyinggung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya luput dari perhatian. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan tidak berhenti meski ada program MBG.
"Dulu nggak ada MBG jembatan nggak ada dibangun maksudnya ya ada satu dua kemudian orang sekarang divideo orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa dulu nggak ada MBG kenapa nggak dibangun jembatannya," tuturnya.
Ia mengakui bahwa anggaran untuk MBG memang besar. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan di sektor lainnya, termasuk revitalisasi irigasi hingga gaji guru honorer, tetap dikerjakan beriringan oleh pemerintah.
"Diambil MBG dananya nggak kecil besar Rp200 sekian (triliun) itu rencana di tahun ini Rp226 sekian Rp268 (triliun) tapi lain-lain dikerjakan loh," pungkasnya.
Sebagai informasi, polemik mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan mencuat seiring dengan sorotan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran pendidikan.
MK sebelumnya memutuskan agar anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kebijakan ini mulai berlaku paling lambat pada APBN 2028.
Dalam pertimbangannya, MK menilai MBG termasuk dalam koridor kesehatan dan perlindungan sosial. Sebaliknya, program itu bukan komponen utama pendidikan.
Pada APBN 2026, anggaran MBG masih masuk ke dalam pos anggaran pendidikan agar menjaga batas minimal anggaran pendidikan 20 persen tetap terpenuhi.
