TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) David Hadrianto Aljufri, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.

"Meski ranah nasional, kami menyambut baik adanya putusan MK terkait penganggaran MBG yang memisahkan dari anggaran pendidikan sesuai amanat UU. Dana pendidikan sudah ada alokasinya dan pastinya kita sangat mendukung. Kita kembalikan sesuai UU di mana dana pendidikan untuk belajar mengajar dan pengembangan pendidikan," ujar David kepada Tribunsumsel.com, Jumat (31/7/2026).

David menyebut selama ini Pemprov Sumsel tidak menggunakan dana pendidikan untuk hal di luar pendidikan, apalagi MBG.

Dana tersebut, kata dia, murni digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan infrastruktur sekolah.

"Kalau bantuan hibah BOS ataupun revitalisasi lokal fisik sekolah selama ini masih dari bantuan pusat. Kalau dari APBD murni kita agak kesulitan dengan jumlah kebutuhan sekolah, dengan dana APBD belum bisa menyesuaikan," katanya.

Sebelumnya, putusan MK RI memisahkan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan. Di mana, dalam APBN 2026 pemerintah mengklaim anggaran pendidikan telah memenuhi amanat konstitusi 20 persen, yakni sebesar Rp769 triliun.

Namun, berdasarkan putusan MK terungkap anggaran MBG sebesar Rp268 triliun termasuk di dalam pos anggaran pendidikan Rp769 triliun tersebut. Padahal Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Dengan dimasukkannya anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan, komponen utama anggaran pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar, sarana-prasarana, kurikulum, serta gaji dan tunjangan guru disebut berkurang secara signifikan.

Dampaknya, di sejumlah daerah tunjangan guru dipotong bahkan ada yang dihilangkan. Sarana dan prasarana pendidikan juga berkurang karena dana dialokasikan untuk program MBG.