Presiden Prabowo Subianto berencana akan mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI). Rencana ini kemudian mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pakar dan akademisi.
Salah satunya dari Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Achmad Nurmandi, M Sc. Ia menilai pendirian URI membutuhkan kajian yang komprehensif.
Ia mewanti-wanti agar pendirian URI tidak tumpang tindih dengan program yang sudah ada. Terutama dengan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Fokus Akademik yang 'Tabrakan'
Nurmandi melihat ada ketidakselarasan bidang yang akan diadakan di URI. Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan URI akan berfokus pada bidang (STEM), serta kedokteran.
Akan tetapi, di sisi lain URI juga disebut akan menjadi wadah pembinaan calon pemimpin pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali," ujarnya dikutip dari laman UMY, Jumat (31/7/2026).
Nurmandi melihat jalur pendidikan untuk calon pemimpin sebenarnya sudah tersedia luas melalui sekolah kedinasan, program magister manajemen, hingga pelatihan eksekutif di berbagai kampus yang sudah ada.
"Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru," jelasnya.
Dosen Berpotensi Saling Bersaing
Menurut Nurmandi, jika pembentukan URI tidak dikaji dahulu, maka akan berpotensi pada persaingan dalam perekrutan tenaga pengajar. Pasalnya, pendirian program STEM hingga kedokteran akan membutuhkan dosen.
Jika perekrutan dosen diambil dari perguruan tinggi lain tanpa strategi regenerasi atau penambahan, ia berpendapat, praktik tersebut akan memicu pergeseran sumber daya.
"Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat," katanya.
Alih-alih membangun institusi baru dari nol, Nurmandi menyarankan pemerintah untuk memperkuat prodi STEM di kampus-kampus yang sudah eksis.
"Daripada membangun institusi serupa dari awal, pemerintah dapat memperkuat program studi STEM yang telah tersedia. Infrastruktur, dosen, dan tata kelolanya sudah ada sehingga anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian," jelas Nurmandi.
Terlebih, ia melihat Indonesia saat ini dihadapkan dengan kebijakan efisiensi. Pendirian URI tentunya akan mengeruk dana lagi sehingga perlu pertimbangan yang cermat.
Ia berharap pemerintah bisa lebih transparan mengenai sumber pembiayaan danalasan mendasar pendirian URI.
"Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional saat ini," kata Nurmandi.
