Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sinca Ari Pangistu
TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat tren peningkatan kejadian bencana alam yang cukup signifikan sepanjang semester pertama (Januari–Juli) tahun 2026.
Sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 351 kejadian bencana alam di Bondowoso atau rata-rata terjadi satu bencana setiap dua hari sekali.
Namun, hanya dalam waktu satu semester di tahun 2026, jumlah bencana sudah menembus angka 195 kejadian.
Artinya, saat ini diestimasi terjadi 1 hingga 2 bencana setiap harinya.
Baca juga: Pemkab Bondowoso Siapkan Rp20 Juta per Rumah untuk Korban Kebakaran di Tamanan
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengungkapkan bahwa bencana alam di wilayahnya masih didominasi oleh ancaman hidrometeorologi.
"Tercatat bencana hidrometeorologi ini sangat dominan di Bondowoso, seperti banjir, cuaca ekstrem, hingga kekeringan," ujar Kristianto usai membuka kegiatan pembentukan kepengurusan FPRB di Aula BPBD Bondowoso, Jumat (31/7/2026).
Kristianto menjelaskan bahwa faktor alam memang tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Namun, upaya untuk menekan dan mengurangi risiko dampak bencana terus dimaksimalkan melalui program pencegahan berbasis masyarakat dan sekolah.
BPBD Bondowoso gencar mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana serta Sekolah Tangguh Bencana, termasuk memberikan edukasi pengelolaan lingkungan sejak tingkat dasar.
"Kami sangat berharap ada perubahan perilaku yang dimulai dari tingkat dasar, khususnya di dunia pendidikan, terutama dalam hal pemilahan dan pengelolaan sampah," tuturnya.
Sebagai langkah konkrit memperkuat mitigasi bencana, BPBD Bondowoso resmi membentuk kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk periode 2027–2029 pada Jumat (31/7/2026).
FPRB ini digawangi oleh lintas sektor dengan menerapkan konsep pentahelix, melibatkan akademisi/tenaga pendidik, aktivis lingkungan, jurnalis, komunitas sosial, PMI, dunia usaha, hingga LP2SM.
"Keberhasilan penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Adanya keterpaduan seluruh unsur sangat menentukan, baik pada fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana. FPRB memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah," jelas Kristianto.
Ia berharap sinergi yang solid dan terukur dari seluruh elemen masyarakat ini mampu mengoptimalkan peta mitigasi serta meminimalkan risiko bencana di Kabupaten Bondowoso ke depan.
