TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara mulai merespons setelah Hamas menyatakan setuju melucuti senjata secara bertahap sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Amerika Serikat (AS) menyambut kesepakatan tersebut dengan optimistis dan menyebutnya sebagai langkah penting menuju perdamaian.
Di sisi lain, sejumlah pejabat Israel justru menyatakan penolakan terhadap rancangan tersebut.
Sementara Hamas menegaskan pelucutan senjata hanya akan dilakukan apabila Israel menghentikan serangan dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza.
Al Jazeera melaporkan, kesepakatan itu mengatur pelucutan senjata Hamas secara bertahap sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel sesuai tahapan yang telah disepakati.
Kesepakatan tersebut dikonfirmasi oleh Amerika Serikat bersama Mesir, Qatar, dan Turki yang selama berbulan-bulan memediasi perundingan kedua pihak.
Meski telah diumumkan, sejumlah pihak menilai tahap implementasi akan menjadi penentu keberhasilan kesepakatan, mengingat gencatan senjata sebelumnya gagal menghentikan konflik secara menyeluruh.
Baca juga: Hamas Setuju Simpan Senjata, Ingatkan Israel Wajib Patuhi Perjanjian
Presiden AS, Donald Trump menjadi pihak pertama yang mengumumkan tercapainya kesepakatan tersebut.
Trump menyebutnya sebagai bagian dari Rencana Perdamaian 20 Poin yang diperkenalkannya tahun lalu.
Menurut Trump, kesepakatan itu menjadi langkah penting menuju pembentukan pemerintahan Palestina baru di Gaza yang akan bekerja sama dengan Board of Peace bentukan Amerika Serikat.
Ia juga mengatakan pelucutan senjata Hamas akan memberikan jaminan keamanan yang lebih besar bagi Israel.
"Banyak yang menganggap kesepakatan ini mustahil tercapai. Situasinya memang sangat kompleks, tetapi Israel sangat senang dengan hasil ini," kata Trump.
Hingga Jumat (31/7/2026), pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut.
Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir menyatakan menolak rancangan tersebut.
Menurut Ben-Gvir, penghentian operasi militer terhadap Hamas hanya akan memberi kesempatan kelompok itu kembali memperkuat diri.
"Pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut. Israel harus menang," tegas Ben-Gvir.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Gadi Eisenkot juga menyampaikan penolakan.
Ia mengatakan Israel tidak boleh menerima situasi yang memungkinkan Hamas tetap bertahan dan kembali mempersenjatai diri.
Baca juga: AS dan Israel Disebut akan Bombardir Infrastruktur Energi di Iran, Trump Pertimbangkan Serangan Baru
Sementara itu, Hamas menegaskan pelucutan senjata tidak akan dilakukan tanpa adanya komitmen Israel untuk menghentikan operasi militer dan menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza.
Kelompok itu juga meminta pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pembubaran kelompok bersenjata yang didukung Israel.
Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kesepakatan tersebut bukan hanya mengatur penyerahan senjata.
Menurutnya, kesepakatan itu juga mencakup penghentian perang, penarikan penuh pasukan Israel, rekonstruksi Gaza, hingga pembentukan pemerintahan sipil baru.
Hamad mengatakan Hamas telah memberikan sejumlah konsesi demi melindungi rakyat Palestina dari perang yang berkepanjangan.
Kesepakatan tersebut belum mendapat dukungan penuh dari seluruh faksi Palestina.
Jihad Islam Palestina menyatakan laporan mengenai adanya kesepakatan dengan Israel belum sepenuhnya akurat dan pihaknya masih memiliki keberatan terhadap rancangan yang saat ini beredar.
Sementara itu, Komite Nasional Administrasi Gaza menyatakan siap mengambil alih pemerintahan Gaza dan memulihkan layanan publik apabila proses transisi benar-benar dimulai.
Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat yang menjadi mediator kini bersiap menggelar pembicaraan lanjutan untuk membahas pelaksanaan fase berikutnya.
Baca juga: Amnesty International Ungkap India Kirim Ribuan Komponen Senjata ke Israel Selama Perang Gaza
Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, mengatakan proses implementasi akan menjadi tahap paling penting setelah tercapainya kesepakatan.
Menurut Mladenov, mekanisme verifikasi harus berjalan efektif agar penarikan pasukan Israel berlangsung seiring dengan proses pelucutan senjata Hamas.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berharap seluruh komitmen dalam Rencana Perdamaian Gaza dapat segera dijalankan dan membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyebut rancangan tersebut sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian apabila seluruh pihak menjalankan komitmennya.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband meminta seluruh isi kesepakatan segera diterapkan, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghormatan terhadap gencatan senjata.
Ia juga mendesak Israel segera mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan agar makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya dapat menjangkau warga Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Baca juga: Iran Peringatkan Operasi Bendera Palsu yang Dilakukan Israel Usai Serangan Drone di Pelabuhan Mesir
Adapun Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot berharap kesepakatan tersebut dapat membuka akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas serta menghidupkan kembali upaya mewujudkan solusi dua negara melalui jalur diplomasi.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
