TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memanfaatkan krisis migrasi yang melanda Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Afrika Utara, untuk memperkuat narasi politiknya soal imigrasi.
Trump memperingatkan AS dapat mengalami situasi serupa apabila kebijakan imigrasi yang lebih longgar kembali diterapkan.
Pernyataan itu disampaikan ketika sekitar 60.000 migran dilaporkan menyeberang dari Maroko ke Ceuta hanya dalam waktu sekitar 24 jam, memicu krisis kemanusiaan dan kekacauan di wilayah yang berpenduduk sekitar 84.000 jiwa.
Namun di saat yang sama, France 24 melaporkan lebih dari separuh migran tersebut telah kembali secara sukarela ke Maroko setelah pemerintah Spanyol mengendalikan situasi dan memperketat pengamanan.
Dalam rapat kabinet di Camp David, Maryland, Trump mengaku baru saja menyaksikan langsung situasi di Spanyol.
"Saya melihat sebuah bencana. Itu tampak seperti invasi terhadap suatu negara oleh ratusan ribu orang. Hal yang sama bisa terjadi pada kita jika Partai Republik tidak terpilih, bahkan bisa lebih buruk," kata Trump.
Trump kemudian kembali menegaskan pesannya dalam wawancara dengan Fox News.
Ia meminta publik Amerika memperhatikan gambar-gambar dari Ceuta sebagai gambaran yang menurutnya dapat terjadi di AS apabila Partai Demokrat kembali berkuasa.
Krisis migrasi di Ceuta segera menjadi bahan kampanye kelompok konservatif di Amerika Serikat maupun Eropa.
Baca juga: 60.000 Migran Masuk Ceuta dari Maroko, Spanyol Hadapi Krisis Terbesar dalam Bertahun-tahun
Tayangan ribuan migran yang menerobos perbatasan Ceuta berulang kali ditampilkan media konservatif AS dan menyebar luas di media sosial.
Wakil Presiden AS, JD Vance menyebut peristiwa itu sebagai konsekuensi dari "kebijakan globalis sayap kiri" yang membuka jalan bagi migrasi massal.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menuding kebijakan imigrasi longgar akan membuat masyarakat kehilangan kendali atas negaranya.
Di Eropa, Ketua Partai Alternative for Germany (AfD) Alice Weidel mendesak Jerman memperketat pengamanan perbatasan karena khawatir sebagian migran akan melanjutkan perjalanan ke negaranya.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan sejumlah politisi sayap kanan Eropa juga kembali menyerukan pembatasan yang lebih ketat terhadap arus migran menuju kawasan Schengen.
Di sisi lain, pemerintah Spanyol menolak narasi lonjakan migran dipicu oleh kebijakan imigrasi mereka.
Euronews melaporkan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez langsung mengunjungi Ceuta dan menyebut penyeberangan massal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap perbatasan Spanyol.
Sánchez menuding jaringan penyelundup manusia menyebarkan informasi menyesatkan mengenai putusan Mahkamah Agung Spanyol yang berkaitan dengan perlakuan terhadap migran yang tiba melalui jalur laut.
Menurutnya, informasi tersebut membuat ribuan warga Maroko percaya mereka memiliki peluang lebih besar untuk menetap di Spanyol.
"Kegiatan para penyelundup manusia pantas mendapat kecaman keras karena telah mempertaruhkan nyawa begitu banyak orang," kata Sánchez.
Meski sempat memicu kepanikan, pemerintah Spanyol menyatakan sebagian besar migran akhirnya memilih kembali ke Maroko.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyebut sekitar 37.500 hingga lebih dari separuh migran yang memasuki Ceuta telah dipulangkan atau kembali secara sukarela.
Baca juga: 60 Ribu Migran Serbu Ceuta demi Kejar Mimpi Hidup Lebih Layak, Eropa Perketat Perbatasan
Uni Eropa juga menegaskan tidak ditemukan perpindahan migran dari Ceuta menuju daratan utama Eropa sehingga krisis masih terkonsentrasi di wilayah perbatasan tersebut.
Meski demikian, peristiwa di Ceuta kembali memanaskan perdebatan mengenai kebijakan migrasi di Eropa sekaligus menjadi amunisi politik baru bagi Trump menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
