TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan sebuah konsep untuk mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kebutuhan investasi di daerah.
Konsep tersebut dinamakan Sinergi Kaltara. Nantinya, program ini diarahkan agar pelaku UMKM lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi berskala besar, khususnya di kawasan industri Tanah Kuning.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto mengatakan Bumi Benuanta memiliki modal besar untuk membangun keterhubungan antara sektor industri dan UMKM.
Salah satunya kawasan industri Tanah Kuning yang memiliki luas sekitar 10.100 hektare serta jumlah UMKM di Kaltara yang mencapai sekitar 51.840 pelaku usaha.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terhubung.
Baca juga: Nobar Final Piala Dunia 2026 di Malinau Membawa Berkah, Pendapatan UMKM Naik hingga 35 Persen
"Permasalahannya ini belum terhubung ke kawasan industri Tanah Kuning. Ini yang harus kita jembatani," kata Denny Harianto kepada TribunKaltara.com, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menciptakan enclave economy, yakni pertumbuhan investasi yang besar tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Denny mencontohkan nilai investasi Kaltara yang mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp11 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp30 triliun hingga Rp39 triliun.
Namun, peningkatan tersebut belum sebanding dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menurutnya hanya sekitar 3,2 persen.
"Uangnya ke mana? Kami meyakini uang ini larinya ke luar Kaltara. Masih dari Jawa, Sulawesi, mungkin juga dari Kaltim dan sebagainya," ujarnya.
Kondisi itu yang ingin diubah Pemprov Kaltara melalui Sinergi Kaltara.
Sekprov menegaskan pemerintah harus hadir untuk memastikan kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
"Kawasan industri Tanah Kuning butuh apa, saya punya 51.840 UMKM. Tugas saya dari pemerintah sekarang hadir melakukan intervensi melalui kebijakan," katanya.
Salah satu konsep yang tengah disiapkan yakni membangun platform yang mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan UMKM di Kaltara.
Melalui platform tersebut, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan barang maupun jasa secara terukur, mulai dari jenis barang, jumlah, standar hingga nilai transaksi.
"Misalnya mereka butuh daging sekian ton, nilainya sekian, standarnya sekian. Muncul daftar UMKM yang sudah memenuhi persyaratan. Kita punya UMKM, kalau ketemu transaksinya di situ," jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, perusahaan diharapkan tidak lagi sepenuhnya mengambil barang maupun jasa dari luar daerah.
Sebaliknya, UMKM lokal akan didorong untuk memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga mampu masuk dalam rantai pasok industri.
"Tugas kita bagaimana pelaku UMKM kita ini standarnya kita naikkan. Paling tidak mereka bisa bersaing dengan pasar lain dan mempunyai nilai jual," tutur Denny.
Ia menilai upaya tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap omzet pelaku UMKM.
Jika lebih banyak perputaran uang investasi bertahan di Kaltara, dampaknya diyakini dapat merembet pada perekonomian daerah, termasuk pengendalian inflasi dan penyerapan tenaga kerja.
"Kalau perputaran uang nilai investasi tadi ada di Kaltara, saya yakin perekonomian pasti semakin bagus, inflasi bisa kita tekan, tingkat pengangguran pasti bisa kita tekan dan sebagainya," katanya.
Denny menegaskan, Sinergi Kaltara tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri Tanah Kuning.
Dalam jangka panjang, pelaku UMKM Kaltara diharapkan mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional.
"Sebetulnya bukan hanya kawasan industri Tanah Kuning saja. Arahnya nanti harusnya UMKM kita naikkan kelas dulu, harus go international," ucapnya.
Ia menilai Kaltara memiliki potensi bahan baku dan geografis yang mendukung pengembangan produk bernilai tambah.
Menurutnya, bahan baku yang selama ini keluar daerah seharusnya dapat diolah terlebih dahulu di Kaltara sehingga kembali menjadi produk jadi dengan nilai jual lebih tinggi.
"Kita ini melimpah. Kita tidak harus mikirin bahan baku lagi. Sebetulnya bahan baku itu baliknya nanti jadi barang jadi. Kita beli mahal, harusnya sudah kita kemas jadi produk yang punya daya jual," jelasnya.
Denny bahkan mendorong UMKM Kaltara agar tidak hanya berpikir untuk menguasai pasar nasional.
Menurutnya, peluang pasar internasional harus mulai dibidik dengan memanfaatkan potensi daerah, termasuk garis pantai Kaltara yang dinilai strategis.
"UMKM kita tidak usah main di nasional lagi, mainnya di internasional," tegasnya.
Untuk merealisasikan konsep tersebut, Pemprov Kaltara tengah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan.
Denny menyebut telah menyiapkan rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga surat keputusan gubernur.
Selain itu, kerja sama dengan pengelola kawasan industri Tanah Kuning juga akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU.
"Nanti MoU dengan KIPI, kemudian saya membentuk forum. Nanti saya pastikan saya ketuanya. Kita siap," ujarnya.
Denny mengatakan konsep tersebut telah mendapat respons positif saat Pemprov Kaltara melakukan kunjungan ke kawasan industri Tanah Kuning.
Menurutnya, pengelola kawasan industri menyambut baik gagasan untuk menghubungkan kebutuhan industri dengan potensi pelaku usaha lokal.
"Alhamdulillah saat kita kunjungan ke KIPI mereka sangat welcome. Ketika saya presentasi dan sosialisasikan, mereka sangat terbantukan," katanya.
Ia menilai keterhubungan tersebut juga penting untuk memastikan keberadaan investasi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat terdampak.
Ketika masyarakat memiliki usaha yang berjalan, pendapatan meningkat dan kesejahteraan membaik, maka kehadiran investasi di daerah juga akan lebih mudah diterima.
"Kalau masyarakatnya sudah bagus, sejahtera, bisnisnya sudah jalan, bayar pajak, pasti nyaman. Orang sudah merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran," tuturnya.
Denny berharap Sinergi Kaltara nantinya dapat menjadi pola kolaborasi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Konsep tersebut juga diharapkan dapat menjadi model yang dapat diadopsi daerah lain dengan menyesuaikan potensi masing-masing.
"Sinergi Kaltara ini bukan mainnya di provinsi. Sekali lagi, secara nasional dampaknya nasional. Silakan diadopsi atau ditiru, tapi disesuaikan dengan daerah masing-masing," pungkasnya.
(*)
Penulis : Rismayanti
