TRIBUNKALTIM.CO - Sabtu (1/8/2026), Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor dalam Festival Budaya dan Karnaval Gajah yang digelar di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),
Gelar sebagai Sesepuh Raja-raja Timor untuk Jokowi tersebut diserahkan oleh raja-raja yang yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor.
Penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor ditandai dengan penyerahan atribut berupa kain kebesaran adat oleh para raja sebagai simbol penghormatan dan penerimaan secara adat.
Prosesinya diawali dengan pengalungan kain adat kepada Jokowi.
Dinobatkan Jokowi sebagai Sesepuh Raja-raja Timor ini sebagai simbol penghormatan dan apresiasi atas perhatian serta kontribusinya terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sejumlah raja dari berbagai kerajaan di Pulau Timor yang mengalungkan kain adat kepada Jokowi di antaranya:
Dalam prosesi tersebut, para raja dan tokoh adat secara simbolis mengangkat Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan-kerajaan di Pulau Timor.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan disaksikan ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Dalam prosesi tersebut, Raja Amanuban M Nope menyampaikan apresiasi kepada Jokowi atas berbagai pembangunan yang telah dilakukan di NTT.
"Banyak yang sudah Bapak perbuat. Dengan harapan Tuhan Yesus menyertai Bapak dalam perjalanan ke depan," ucapnya saat mengalungkan kain adat kepada Jokowi.
Sementara itu, Raja Kerajaan Mollo James Tualeu Sonbai turut menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat NTT selama masa pemerintahan Jokowi.
Prosesi adat berlangsung khidmat dan mendapat sambutan meriah dari ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.
Setelah menjalani prosesi, festival budaya resmi dimulai dengan menampilkan keberagaman budaya dari seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berbagai kelompok seni menampilkan tarian tradisional, pakaian adat, dan atraksi budaya yang menjadi simbol kekayaan budaya NTT, sekaligus memperkuat semangat persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.
Jokowi diketahui belakangan sibuk melakukan safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia.
Jokowi mengawali prosesi politiknya di Lampung pada 27 Juni 2026.
Dalam safari politiknya di Lampung, Jokowi pun menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" dari masyarakat adat Lampung.
Dilansir dari Poskupang.com, Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana), Yonatan H Lopo dalam safari politik posisi Jokowi harus dibedakan dalam dua perspektif, yakni sebagai mantan presiden atau negarawan dan sebagai tokoh politik yang memiliki asosiasi kuat dengan PSI.
Menurut Yonatan, berdasarkan konteks kunjungan ke NTT, Jokowi lebih tepat diposisikan sebagai tokoh politik yang sedang menjalankan agenda konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada sebagai negarawan.
Diketahui PSI saat ini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
"Yang jelas, kedatangan Jokowi ke NTT saat ini sangat kuat asosiasinya dengan agenda PSI. Jadi, dia datang dalam kapasitas sebagai tokoh politik yang berasosiasi dengan Partai Solidaritas Indonesia," katanya.
Yonatan menilai kehadiran Jokowi penting bagi PSI karena partai tersebut masih mengandalkan figur Jokowi sebagai daya tarik politik.
Namun, dampak elektoralnya belum tentu besar mengingat pada Pemilu 2024, ketika Jokowi masih menjabat presiden, PSI belum berhasil lolos ke parlemen.
Menurutnya, bagi masyarakat NTT, kunjungan Jokowi lebih banyak membangkitkan nostalgia terhadap pembangunan infrastruktur selama dua periode kepemimpinannya daripada memberikan dampak langsung terhadap persoalan ekonomi saat ini.
Yonatan menilai Jokowi sebenarnya memiliki kapasitas membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena masih memiliki pengaruh politik dan jaringan yang luas.
Namun, hingga kini ia belum melihat safari politik di NTT sebagai bentuk dukungan langsung terhadap penyelesaian persoalan pemerintahan.
Ia juga menilai hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo akan tetap dijaga secara politik.
Di ruang publik keduanya kemungkinan mempertahankan hubungan harmonis, sementara di balik layar masing-masing memiliki kalkulasi politik menuju Pemilu 2029, termasuk membaca sejauh mana konsolidasi PSI dapat berkembang.
(*)
