TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pelaksanaan sensus ekonomi dan pendataan masyarakat yang sedang berlangsung di Kota Pekanbaru, harus didukung semua pihak.

Sebab, ending pendataan penduduk ini nantinya, manfaatnya untuk masyarakat juga.

Anggota DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM bahkan mengingatkan, agar proses pendataan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Politisi senior ini menyebut, kualitas pendataan sangat menentukan penetapan desil kesejahteraan masyarakat, yang menjadi dasar berbagai program pemerintah.

Mulai dari penyaluran bantuan sosial, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, hingga kepesertaan BPJS.

"Pendataan harus benar-benar serius, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena ini berhubungan dengan penetapan desil, yang efeknya dirasakan masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah," saran Nofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (2/8/2026).

Kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini, terutama yang desilnya ditetapkan secara acak-acakan, diduga kuat karena proses pendataan dilakukan secara asal-asalan.

Makanya, masyarakat yang menerima dampak buruknya.

Ada warga golongan miskin, tapi masuk desil 6 (golongan menengah ke atas). Harusnya masuk desil 1 (sangat miskin) atau desil 2 (miskin).

"Masyarakat kita sekarang merasakannya. Ini karena penetapan desil masih amburadul. Makanya kami minta petugas sensus, benar-benar mendata kondisi ril. Karena akan berpengaruh pada keluarga mereka juga," sebut Nofrizal lagi.

Politisi senior PAN ini juga meminta, para petugas sensus bekerja secara profesional, dan melakukan verifikasi langsung kepada warga bersangkutan.

Jangan sampai petugas hanya mengandalkan informasi dari tetangga atau pihak lain, yang tidak mengetahui kondisi warga yang sebenarnya.

"Ini masalah serius. Petugas sensus harus serius menjalankan tugasnya. Kita minta juga pimpinan sensus ini, membekali petugasnya di lapangan dengan ilmu pendataan yang sesungguhnya. Jangan untuk pelepas tanya saja," pintanya.

Diakui, hingga kini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penetapan desil, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Bahkan, meski sebagian warga telah menyampaikan keberatan kepada instansi terkait, perubahan data belum juga dilakukan.

"Kita minta ini menjadi perhatian serius pemerintah," harapnya.

Ya, sensus ekonomi maupun pendataan penduduk yang dilakukan pemerintah saat ini, bersama para pendamping, bukan lah sekadar kegiatan seremonial, melainkan memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat ke depan.

"Ini bukan seremonial atau program abal-abal. Pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Jika pendataannya kacau, maka penetapan desil masyarakat juga akan kacau. Karena itu, kami menyarankan agar sensus dilakukan secara benar-benar riil sesuai kondisi masyarakat," pintanya lagi.

Sekadar diketahui, desil merupakan kelompok penerima bantuan sosial. Penetapan desil dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penentuan kelompok tingkat kesejahteraan ini didasarkan pada data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN, serta berbagai sumber data pemerintah lainnya.

Desil dibagi dalam 10 skala peringkat kesejahteraan. Desil 1: sangat miskin. Desil 2: miskin. desil 3: hampir miskin. Desil 4: rentan miskin /menengah bawah. Desil 5 hingga 10: kategori menengah ke atas hingga kaya raya.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).