TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menanggapi pelaksanaan kegiatan fire walk (Aksi berjalan di atas bara api yang viral di media sosial) yang digunakan sebagai salah satu metode pembentukan karakter bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurutnya, penguatan mental dan karakter merupakan hal yang penting, namun pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan budaya keselamatan yang menjadi nilai dasar institusi.

Vita mengatakan, upaya membangun keberanian, fokus, daya juang, dan kepercayaan diri bagi calon pegawai patut diapresiasi karena nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jutaan pekerja di Indonesia.

Meski demikian, ia menilai setiap metode pengembangan sumber daya manusia harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.

"Pembentukan mental yang tangguh tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar yang justru menjadi ruh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu budaya keselamatan dan manajemen risiko," ujar Vita di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan.

Menurutnya, sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja dan perlindungan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitas, termasuk dalam proses pendidikan dan pelatihan pegawai.

Vita menekankan, yang menjadi perhatian bukan semata metode pelatihan yang digunakan, melainkan relevansi kegiatan tersebut terhadap peningkatan kompetensi pelayanan publik.

Mestinya diukur dari integritas, profesionalisme, empati, dan kualitas

Ia menilai keberhasilan calon pegawai semestinya diukur dari integritas, profesionalisme, empati terhadap peserta, kualitas pelayanan, serta kemampuan memastikan setiap pekerja memperoleh haknya melalui berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ukuran keberhasilan calon pegawai tidak ditentukan oleh keberanian melewati bara api, tetapi oleh integritas dalam mengelola amanah, profesionalisme dalam bekerja, empati terhadap peserta, kecepatan dan kualitas pelayanan, serta kemampuan memastikan setiap pekerja memperoleh haknya," katanya.

Vita menyebut indikator tersebut jauh lebih relevan dengan tugas utama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sebagai mitra pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI, lanjut Vita, mendukung setiap inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia selama dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, memiliki manfaat yang terukur, dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Ia berharap momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah institusi publik tidak hanya dibangun melalui simbol keberanian, tetapi juga melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, menjunjung tinggi keselamatan, serta konsisten menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Itulah ukuran sesungguhnya dari mental tangguh seorang insan BPJS Ketenagakerjaan dan fondasi untuk menjaga kepercayaan publik," tegasnya.