SURYA.co.id, SURABAYA – Kursi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) masih belum memiliki pemimpin definitif sejak Oktober 2024.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini kembali membuka seleksi calon direksi untuk keenam kalinya demi mencari sosok yang dinilai mampu mengelola salah satu BUMD strategis tersebut.
Kekosongan jabatan terjadi setelah masa jabatan Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, berakhir. Sejak saat itu, Pemkot Surabaya telah beberapa kali melakukan penjaringan kandidat, namun belum menetapkan direktur utama baru.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pada seleksi gelombang keenam ini Pemkot memperluas jangkauan informasi agar kandidat potensial dari berbagai daerah dapat ikut mendaftar.
Menurutnya, selama beberapa kali proses seleksi sebelumnya, sebagian besar pelamar berasal dari lingkup yang sama sehingga diperlukan upaya untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon.
Baca juga: Dividen KBS Melonjak, Wali Kota Surabaya Ungkap Awal Terbongkarnya Dugaan Korupsi
"Perekrutan Dirut KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Selama ini yang daftar orangnya itu-itu saja. Ada yang pernah mendaftar di BUMD lain, lalu mencoba mendaftar lagi di KBS," ujar Eri.
Ia berharap informasi seleksi tersebut dapat menjangkau masyarakat secara nasional, tidak hanya Surabaya maupun Jawa Timur.
"Saya berharap bukan hanya lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tetapi seluruh Indonesia mengetahui ada kesempatan untuk menjadi bagian dari pengelolaan BUMD di Surabaya," katanya.
Eri menegaskan, calon Direktur Utama KBS tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial.
Kandidat juga harus memahami karakter bisnis dan operasional kebun binatang, terutama terkait pengelolaan satwa serta konservasi.
"Kalau KBS, calon ini harus memiliki kemampuan terkait satwa. Bisa melalui pengalaman, pelatihan, atau kompetensi lain. Semua sudah tercantum dalam pengumuman seleksi," jelasnya.
Selain kemampuan teknis, ia menekankan pentingnya integritas calon direksi. Menurutnya, setiap pimpinan BUMD memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan perusahaan.
"Anggaran ini membutuhkan komitmen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk korupsi," tegas Wali Kota Surabaya dua periode tersebut.
Proses pencarian Direktur Utama KBS telah berlangsung dalam beberapa periode, yakni Agustus–September 2024, Februari–Maret 2025, Juli–Agustus 2025, Agustus–September 2025, serta April–Juni 2026.
Namun, seluruh tahapan tersebut belum menghasilkan kandidat yang ditetapkan sebagai direktur definitif.
Ketua Panitia Seleksi Anggota Direksi Perumda KBS, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan sejumlah tahapan.
"Tahapan seleksi terdiri atas seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, serta wawancara akhir," ujar Vykka.
Dalam seleksi ini, pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya merupakan warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, serta pengalaman yang relevan.
Calon direksi juga diwajibkan memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen perusahaan.
Dari sisi pengalaman, kandidat harus memiliki pengalaman manajerial minimal lima tahun serta pernah memimpin sebuah tim.
Sementara dari latar belakang pendidikan, pelamar minimal berijazah S1 atau sederajat dengan usia paling rendah 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat pendaftaran.
Panitia juga menetapkan sejumlah syarat lain, seperti tidak pernah menyebabkan perusahaan mengalami kepailitan saat menjabat sebagai direksi atau komisaris dalam lima tahun terakhir, tidak pernah menjalani hukuman pidana, tidak memiliki konflik kepentingan, serta tidak menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif.
Pendaftaran seleksi gelombang keenam telah dibuka pada 13 hingga 31 Juli 2026. Saat ini proses memasuki tahap seleksi administrasi.
Tahapan berikutnya meliputi psikotes, ujian tertulis keahlian, forum group discussion (FGD), presentasi makalah dan rencana bisnis, wawancara akhir, hingga verifikasi dokumen.
Seluruh rangkaian seleksi ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.
"Dalam seleksi ini, peserta tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apa pun," ujar Vykka.
Jabatan Dirut KBS Jadi Sorotan
Posisi Direktur Utama KBS menjadi perhatian publik setelah mantan Dirut KBS, Khairul Anwar, tersangkut kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan perusahaan selama periode 2016–2024.
Kasus tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya Pemkot Surabaya mencari figur baru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengelola perusahaan, tetapi juga memiliki integritas dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan BUMD.
