Oleh: Lukas Benevides
Lulusan the University of Arizona, US, dan Peneliti IRGSC Kupang.
POS-KUPANG.COM - Peristiwa penobatan Jokowi sebagai sesepuh para raja Timor harus dibaca tidak sekadar sebagai ritual adat, tetapi terutama sebagai orkestrasi politik.
Persisnya prosesi adat ini merupakan panggung politik Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pola ini umum dihidupi masyarakat Nusantara sejak dulu: ritual tidak pernah dipisahkan dari akrobat politik (Emerson, 1976; Geertz, 1961).
Di dalam konteks masyarakat Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), studi klasik Schulte Nordholt, “The political system of the Atoni of Timor” (1971) mengkonfirmasi hal tersebut.
Asumsi di atas benar jika kita mengikuti berbagai akun media sosial yang memosting peristiwa penobatan tersebut secara akbar.
Baca juga: Opini: Atas Nama Timor
Masyarakat terbelah antara memandang Jokowi layak mendapatkan penghormatan itu dan tidak lantaran upaya Jokowi membangun NTT sudah merupakan kewajiban jabatan publiknya.
Harus kita akui bahwa membangun NTT memang merupakan kewajiban konstitusional seorang presiden.
Namun, dalam politik, kewajiban tidak selalu berbanding lurus dengan prioritas. Dibutuhkan arah telunjuk political will seorang presiden.
Indonesia sudah memiliki delapan presiden, tetapi Jokowi paling banyak menaruh perhatian terhadap NTT.
Jumlah kunjungan Jokowi ke tanah tandus Ini, pembangunan bendungan, embung, bandara, pos lintas batas negara, jalan nasional, hingga pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas merupakan indikator kuatnya keberpihakan Jokowi terhadap NTT.
Tanpa Jokowi, NTT mungkin tetap berada di pinggiran orbit pembangunan nasional.
Kebijakan publik adalah pilihan dan prioritas politik. Dengan potret wilayah NKRI yang begitu luas, terdiri dari sekitar 7.000 pulau dan ratusan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang sama mendesaknya, atas dasar apa seorang presiden harus memusatkan perhatian pada NTT?
Meskipun demikian, penobatan tersebut patut dibaca dan disikapi secara kritis.
Sebagaimana dilansir berbagai media, Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh para raja Timor karena selama menjabat sebagai Presiden, ia banyak membangun NTT.
Banyak infrastruktur yang dibangun selama periode kepresidenan Jokowi menjadi saksi bisu jasa Jokowi. Namun justifikasi ini terlalu simplistik dan menyembunyikan agenda politik yang strategis.
Penobatan Jokowi adalah tidak sekadar mengenang masa lalu dan membalas jasa seorang mantan presiden. Dramaturgi politik berbalut ornamen adat ini merupakan investasi kapital politik masa depan Jokowi. Ada dua alasan.
Pertama, studi Nordholt menunjukkan ritual adat tidak dapat dipisahkah dari teater politik. Warga Atoni memandang berbagai lapisan kehidupan dan masyarakat sebagai sebuah keutuhan.
Kedua, pengangkatan seorang pemimpin, pemberian gelar, penerimaan upeti, maupun ritual panen bukan sekadar seremoni, melainkan mekanisme untuk membangun hubungan sosial dan politik.
Melalui ritual penobatan Jokowi, para raja secara resmi dan simbolik memasukkan Jokowi ke dalam jaringan hubungan ‘kerajaan adat’ masyarakat Atoni.
Dalam bahasa politik modern, ritual tersebut menghasilkan kapital simbolik yang dapat dikonversi menjadi kapital politik (Bourdieu, 1979, 1986).
Dengan begitu, penobatan tersebut merupakan panggung para raja melabuhkan pilihan politik sekaligus menanamkan dalam diri masyarakat Atoni kewajiban untuk mendukung Jokowi.
Penobatan Jokowi sebagai sesepuh para raja Timor jelas mendatangkan keuntungan politik.
Jokowi mendapatkan tambahan basis konstituensi di tengah upayanya berselancar ke berbagai pelosok Indonesia untuk menyiapkan tangga kekuasaan bagi anak-anaknya pada Pilpres 2029.
Namun manuver ini bukan satu jalur, kehendak Jokowi semata, tetapi strategi para raja lokal yang perlahan mulai kehilangan panggung dan legitimasi sosio-kultural.
Sejak dirampas kewenangan administratif, pajak, dan tentara penjajah Belanda, yang tertinggal di bawah kekuasaan para raja Timor ini praktis kapital budaya, otoritas ritual, memori sejarah, dan posisi simbolik dalam masyarakat.
Setelah menjadi bagian utuh dari NKRI, semakin banyak warga terpelajar, kompetisi untuk meraih kesuksesan dan kursi kekuasaan semakin terbuka lebar dan berbasis meritokrasi, satu-satunya modal sosial para raja ini juga perlahan raib dari tangan mereka.
Maka memanfaatkan popularitas dan kapital politik Jokowi lewat penobatan tersebut akan kembali menegaskan dan memperkuat legitimasi dan pengakuan sosio-kultural terhadap para raja di hadapan masyarakat Atoni.
Penobatan Jokowi adalah transaksi politik yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
Namun patut disayangkan, transaksi ini berpotensi menjadikan warga Timor dan seluruh NTT sebagai tumbal pertikaian politik nasional.
Penobatan sepihak para raja, tanpa deliberasi dengan para warga, tentu saja membahayakan posisi warga lain yang berada di kubu sebelah, warga yang yakin dan tahu bahwa Jokowi merusak demokrasi Indonesia, melanggar hukum, dan membangun dinasti politik.
Tidak hanya itu, potret politik nasional semakin mempertontonkan keterpecahan di antara kubu Prabowo dan Jokowi.
Prabowo berkali-kali secara simbolik meninggalkan Gibran, tidak seakrab dan sehangat saat kampanye menjelang Pilpres 2024 dan awal-awal berkuasa.
Di dalam tensi politik seperti ini, penobatan Jokowi oleh para raja Timor sama dengan membunyikan genderang perang secara terang-terangan terhadap Prabowo.
Keputusan sepihak para Usif justru menyeret seluruh tatanan warga NTT, terutama Timor, ke dalam kisruh politik nasional.
Pilihan politik para raja Timor dengan demikian berpotensi menjadikan warga Timor, termasuk seluruh NTT, sebagai tumbal politik. Yang memiliki kekuasaan nyata, raja ofisial saat ini adalah Prabowo, bukan Jokowi, apalagi Gibran.
Prabowo tentu dapat memiliki kecemburuan politik lantaran tidak mendapatkan penghormatan setinggi Jokowi dari masyarakat Atoni.
Kalaupun para raja Timor bertujuan memasukkan NTT ke dalam jalur orbit
pembangunan Prabowo atau mengingatkan Prabowo tentang kekuatan politik warga NTT, mereka justru blunder.
Alih-alih memandang NTT penting, dengan jumlah suara yang begitu sedikit secara nasional, Prabowo bisa jadi mengalihkan prioritas pembangunan ke daerah lain.
Ironisnya, penobatan Jokowi justru bertentangan dengan prinsip dasar sistem politik masyarakat Atoni sendiri.
Nordholt menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat Atoni tidak pernah bersifat tunggal seperti pada budaya Jawa memandang kekuasaan raja mengatasi hukum, bahkan berada di luar kategori moral baik dan buruk (Anderson, 1972).
Seorang usif bukan penguasa absolut. Kekuasaannya selalu diseimbangkan oleh amaf naek, fetor, para kepala suku, dan rumah-rumah bangsawan melalui mekanisme musyawarah dan legitimasi ritual.
Dengan kata lain, otoritas politik dalam masyarakat Atoni bersifat plural dan terdistribusi.
Tradisi ini justru membuka ruang bagi masyarakat untuk berbeda pendapat, mengoreksi pemimpin, bahkan membatasi penggunaan kekuasaan ketika dianggap mengganggu keseimbangan sosial.
Karena itu, penobatan yang berpotensi menyeret seluruh masyarakat Timor ke dalam preferensi politik segelintir elite adat sesungguhnya tidak mencerminkan semangat politik Atoni.
Penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan presiden tentu sah. Namun ketika penghormatan itu berubah menjadi instrumen legitimasi politik yang berpotensi mengatasnamakan seluruh masyarakat Timor, para usif sesungguhnya sedang melakukan sebuah blunder politik.
Filosofi pluralitas kekuasaan membuka ruang bagi warga memilih siapapun atau mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan Usif yang merusak tatanan sosial. (*)
