TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN - DPRD Klaten dan Pemkab Klaten menyetujui pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, dalam sidang paripurna di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Selasa (4/8/2026).
Dokumen tersebut akan menjadi pijakan penyusunan APBD 2027, dengan prioritas pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, didampingi Wakil Ketua DPRD Hariyanto, Bahtiar Joko Widagdo, serta Widodo.
Dalam kesempatan ini, Bupati Klaten Hamenang turut hadir langsung, PJ. Sekda Jaka Purwanto, serta jajaran Forkopimda dan peserta dari OPD.
Rapat ini kemudian disepakati, rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran 2027 dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Bupati Klaten.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027, juga memuat penyesuaian pagu alokasi anggaran dan reformulasi belanja pada seluruh perangkat daerah (SKPD).
Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,706 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,837 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp159,99 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,67 miliar.
Persetujuan nota kesepakatan bersama (MoU), diteken DPRD Klaten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam rapat tersebut.
Penandatanganan dilakukan kedua pihak dalam sidang, kemudian dokumen diserahkan ke Bupati Hamenang.
Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko mengatakan, hal tersebut sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat.
"Karena kami sebagai wakil rakyat, memastikan bahwa anggaran itu harus pro rakyat," ujarnya ditemui usai sidang.
Ada dua hal mendasar yang disebut Edy, yakni pendidikan dan kesehatan.
"Juga kami mengarahkan, karena anggaran terbatas diprioritaskan untuk 10 program prioritas Bupati ada Dalan Alus Padang Banyu Lancar," jelasnya.
"Artinya jalan ini juga harus kita upayakan, untuk menjadi prioritas juga," ucapnya
Hal ini diungkapkan, sudah sesuai dengan hasil temuan DPRD saat reses.
"Karena ini sekali lagi kami wakil rakyat, hasil-hasil reses kami kebetulan cocok yang disampaikan oleh eksekutif. Dan akhirnya menjadi persetujuan," pungkasnya. (TribunSolo.com, Zharfan Muhana)
