Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri memastikan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu telah tersedia.

Ia membantah apabila keterlambatan pembayaran PPPK paruh waktu disebabkan tidak tersedianya anggaran.

Baca juga: Telah Kantongi Izin Kemendagri, SBT Bakal Dapat Tambahan Armada Damkar dari Pemerintah Pusat

Baca juga: Krisis Air Bersih di Bula Diprediksi Berlangsung hingga Awal 2027, Pemkab SBT Siap Antisipasi

Fachri mengatakan, anggaran untuk PPPK paruh waktu telah dialokasikan secara lengkap oleh Pemerintah Kabupaten SBT.

"Poinnya yang pertama dulu saya tegaskan, anggarannya lengkap. Sudah kita alokasi untuk PPPK paruh waktu itu lengkap, tidak ada yang kurang," kata Fachri saat diwawancarai di Kantor DPRD SBT, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan proses teknis sebelum dana dapat disalurkan kepada penerima.

Fachri menyebut terdapat sejumlah data yang harus diverifikasi kembali karena ditemukan adanya data ganda.

Masalah tersebut berkaitan dengan rekening penerima yang tercatat pada lebih dari satu bank.

"Masalahnya ada di verifikasi terhadap beberapa data yang double," tegasnya.

Ia menjelaskan, terdapat pegawai yang membuka rekening di Bank Maluku dan ada pula yang membuka rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan verifikasi agar proses pembayaran tidak menimbulkan kesalahan administrasi.

"Jadi rupanya ada pegawai juga yang buka rekening di Bank Maluku, ada juga yang buka di BSI. Jadi sebenarnya hal-hal teknis saja," jelasnya.

Fachri kembali menegaskan bahwa persoalan pembayaran PPPK paruh waktu bukan karena ketiadaan anggaran.

Menurutnya, dana untuk pembayaran telah disiapkan dan tinggal menunggu penyelesaian persoalan teknis penyaluran.

Dirinya bahkan telah meminta instansi terkait mempercepat proses verifikasi dan penyaluran dana tersebut.

"Yang pasti yang saya tegaskan tidak ada cerita anggaran tidak ada untuk PPPK. Anggarannya ada. Saya minta juga supaya dipercepat," tegasnya.

Ia berharap persoalan teknis tersebut segera diselesaikan sehingga hak para PPPK paruh waktu dapat diterima.

Pihaknya memastikan, akan terus memantau proses pembayaran hingga seluruh persoalan administrasi selesai.(*)