SURYA.co.id – Nama Bhima Yudhistira Adhinegara kembali menjadi perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Bayangan Indonesia (Shadow Cabinet) yang dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil.
Sosok ekonom muda yang selama ini dikenal vokal mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah itu kini dipercaya mengawal sektor fiskal dalam kabinet alternatif berbasis masyarakat sipil.
Kabinet Bayangan Indonesia resmi diumumkan pada 27 Juli 2026 dan beranggotakan 15 tokoh yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, hingga aktivis.
Kehadiran kabinet tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme check and balances terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih.
Berbeda dengan kabinet pemerintahan, Kabinet Bayangan tidak memiliki kewenangan eksekutif.
Perannya lebih diarahkan untuk menyusun alternatif kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam susunan tersebut, Bhima Yudhistira dipercaya mengisi posisi Menteri Keuangan karena dinilai memiliki rekam jejak panjang di bidang ekonomi, riset kebijakan publik, dan analisis fiskal.
Bhima Yudhistira Adhinegara merupakan ekonom Indonesia yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah lembaga riset independen yang berfokus pada ekonomi dan kebijakan publik.
Pria kelahiran Pamekasan, 3 November 1989 itu menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum melanjutkan studi ke University of Bradford, Inggris.
Karier profesionalnya tidak hanya berkutat di dunia akademik. Bhima juga pernah berkiprah di sejumlah lembaga nasional maupun internasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank Group.
Pengalaman tersebut membentuk perspektifnya sebagai ekonom yang banyak menyoroti persoalan fiskal, ketimpangan ekonomi, investasi, industri ekstraktif, hingga transisi energi.
Di bawah kepemimpinannya, CELIOS aktif menerbitkan berbagai hasil penelitian mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat, distribusi kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Bhima juga dikenal sebagai narasumber yang sering memberikan analisis ekonomi melalui media massa, seminar, dan berbagai forum diskusi publik.
Dalam Kabinet Bayangan Indonesia, Bhima Yudhistira dipercaya mengisi posisi Menteri Keuangan.
Konsep kabinet ini menggunakan pendekatan kabinet zaken, yakni memilih tokoh berdasarkan kompetensi profesional, bukan afiliasi politik.
Setiap anggota kabinet akan menjadi mitra pembanding (counterpart) bagi menteri pada Kabinet Merah Putih sesuai bidang masing-masing.
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan Kabinet Bayangan bukan dibentuk sebagai pemerintahan tandingan, melainkan sebagai wadah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus penyusun alternatif kebijakan yang berbasis data dan hasil penelitian.
Selain dikenal sebagai ekonom, Bhima juga pernah menjadi sorotan setelah mengaku mengalami berbagai bentuk intimidasi.
Direktur Eksekutif CELIOS itu mengungkapkan menerima ancaman melalui media sosial berupa intimidasi, ancaman penyiraman air keras hingga ancaman pembunuhan.
Menurut Bhima, gelombang ancaman tersebut mulai meningkat setelah CELIOS menggugat sejumlah kebijakan pemerintah dan kerja sama internasional.
Teror mulai ramai masuk ke akun media sosial pribadinya sejak akhir Maret 2026.
"Awalnya tanggal 31 Maret 2026 muncul banyak sekali pesan di akun sosial media pribadi."
"Intinya melakukan ancaman, dan ancamannya sudah mengarah pada ancaman penganiayaan, misalnya mengancam menyiram air keras, tapi juga mengancam yang sebenarnya masuk kategori ancaman pembunuhan ya," kata Bhima, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas TV.
Bhima menilai situasi tersebut menjadi peringatan bagi para peneliti dan akademisi yang aktif menyampaikan kajian terhadap kebijakan publik.
"Dan saya kira ini menjadi salah satu sinyal bahwa memang kewaspadaan kehati-hatian harus terus ditingkatkan," tambahnya.
Ia juga menyebut sejumlah rekan di CELIOS mengalami intimidasi serupa.
Menurut Bhima, ancaman tersebut diduga berkaitan dengan kritik CELIOS terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gugatan mengenai perjanjian perdagangan internasional di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Ada banyak sekali rekan-rekan yang melaporkan mendapat intimidasi. Nah, intimidasinya dari serangan digital yang masif dalam satu dua bulan terakhir," ucap Bhima.
"Terutama, pasca Celios melakukan gugatan terhadap program Makan Bergizi Gratis dan juga agreement of resriprocal trade atau kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat."
"Nah, serangan ini bukan kali pertama dan kita lihat bukan hanya (menyasar) aktivis, tapi juga peneliti terutama di bidang ekonomi."
Penunjukan Bhima Yudhistira sebagai Menteri Keuangan Kabinet Bayangan menarik perhatian karena ia selama ini dikenal sebagai ekonom yang konsisten menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah melalui riset dan analisis publik.
Di sisi lain, rekam jejaknya di lembaga riset independen, pengalaman bekerja di organisasi nasional maupun internasional, serta keterlibatannya dalam berbagai isu strategis menjadikan Bhima sebagai salah satu figur yang cukup dikenal dalam diskursus ekonomi Indonesia.
Masuknya Bhima Yudhistira ke dalam Kabinet Bayangan menunjukkan bahwa ruang diskusi kebijakan publik di Indonesia tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan, tetapi juga berkembang melalui lembaga riset dan masyarakat sipil.
Dengan latar belakang sebagai ekonom sekaligus peneliti, Bhima berpotensi menghadirkan alternatif pandangan terhadap isu fiskal, perpajakan, hingga pengelolaan anggaran negara.
Meski demikian, efektivitas Kabinet Bayangan akan sangat bergantung pada kualitas kajian yang dihasilkan dan sejauh mana rekomendasinya mendapat perhatian dalam ruang publik maupun proses perumusan kebijakan.
