Narendra Modi belakangan kian rajin berkeliling dunia. Dalam beberapa pekan terakhir, Perdana Menteri India itu mengunjungi Australia dan Indonesia. Agenda utamanya berkisar pada pembicaraan mengenai mineral kritis serta perluasan kerja sama dalam pertukaran komoditas dan teknologi, yang semakin menentukan bagi transisi energi dan kebijakan industri India.
Menurut laporan Financial Times, Modi sedang mengejar sejumlah sasaran.
India ingin mengamankan pasokan uranium dan mineral kritis, mendiversifikasi bauran energinya, serta memperkuat ketahanan rantai pasok. Pada saat yang sama, New Delhi berupaya mempercepat pengembangan industri dalam negeri untuk memproduksi baterai, panel surya, dan berbagai teknologi hijau lainnya.
Di balik lawatan tersebut tersimpan perubahan yang jauh melampaui kepentingan India semata. Seiring meluasnya penggunaan energi terbarukan, pemahaman mengenai keamanan energi juga mengalami pergeseran.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), selama puluhan tahun perhatian dunia bertumpu pada impor minyak dan gas. Kini, posisi strategis beralih kepada mineral kritis, baterai, jaringan listrik, dan rantai pasok industri. Akibatnya, kebijakan energi semakin sulit dipisahkan dari kebijakan industri, keamanan, dan politik luar negeri.
Bagi India, perubahan itu berkaitan erat dengan ambisi memperluas ruang gerak diplomatiknya.
"Perlindungan iklim merupakan bagian penting dari kebijakan tersebut. Namun, pada saat yang sama, isu ini juga menyangkut geopolitik, keseimbangan kekuatan, dan otonomi strategis," ujar ilmuwan politik Soumya Chaturvedi dari German Institute for Global and Area Studies (GIGA) di Hamburg kepada DW.
Menurut Chaturvedi, Narendra Modi telah memahami keterkaitan itu sejak dini. Gagasan untuk mempererat kerja sama negara-negara yang kaya sinar matahari kemudian berkembang menjadi Aliansi Surya Internasional (International Solar Alliance). Di balik inisiatif tersebut tersimpan ambisi India untuk ikut membentuk tatanan energi global di masa depan.
Logika strategis serupa, kata Johann Fuhrmann, Kepala Kantor Yayasan Konrad Adenauer di Beijing, juga dijalankan Cina. Namun, titik berangkat kedua negara berbeda.
"Cina tidak mengejar swasembada sepenuhnya. Yang diinginkan adalah saling ketergantungan yang tetap berada dalam kendali strategis," kata Fuhrmann kepada DW.
Beijing berupaya mengurangi ketergantungannya pada impor energi fosil tanpa menggantinya dengan ketergantungan sepihak yang baru.
Ketegangan terbaru di Timur Tengah kembali menegaskan pentingnya strategi tersebut, ujar Fuhrmann. Jalur pelayaran yang rentan serta krisis geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan besar pada impor energi fosil tetap mengandung risiko tinggi. Karena itu, Cina sengaja menghindari ketergantungan berlebihan kepada satu pemasok saja.
Namun, apakah berkurangnya konsumsi minyak otomatis membuat sebuah negara lebih mandiri?
Menurut Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), jawabannya hanya sebagian benar. Energi terbarukan memang dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Namun, di saat yang sama muncul kerentanan baru dalam rantai pasok mineral kritis, baterai, dan teknologi strategis lainnya.
Dalam analisis IRENA disebutkan bahwa sumber pengaruh geopolitik kini perlahan bergeser dari cadangan minyak dan gas menuju penguasaan teknologi, nilai tambah industri, dan kendali atas rantai pasok strategis.
Di titik itulah, menurut Chaturvedi, tantangan terbesar India berada.
"Transisi energi menciptakan bentuk ketergantungan yang baru," ujarnya.
Saat ini, pengolahan mineral kritis masih sangat terkonsentrasi di segelintir negara. Karena itu, India berusaha mengurangi ketergantungannya kepada pemasok tertentu—terutama Cina—melalui National Critical Mineral Mission, kemitraan internasional di bidang bahan baku, serta prakarsa Atmanirbhar Bharat atau India Mandiri.
Meski demikian, Chaturvedi menilai kemandirian penuh bukanlah tujuan yang realistis maupun diperlukan. Yang jauh lebih penting adalah menghindari ketergantungan yang bersifat asimetris.
Fuhrmann menilai Cina justru telah membangun posisi awal yang jauh lebih kuat. Negeri itu memiliki kapasitas produksi besar untuk panel surya, baterai, dan berbagai teknologi energi lainnya.
"Cina ingin dirinya semakin tidak bergantung pada dunia. Pada saat yang sama, dunia justru dibuat semakin bergantung kepada Cina," katanya.
Tujuannya adalah mengubah keunggulan teknologi menjadi pengaruh geopolitik.
Bahwa persaingan tersebut kini telah menjadi bagian dari perebutan kekuatan global juga terlihat dalam rivalitas Amerika Serikat dan Cina.
Menurut kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS), fokus persaingan kedua negara semakin bergeser ke teknologi masa depan seperti baterai, kendaraan listrik, panel surya, serta penguasaan rantai pasok yang menopang industri tersebut.
Bagi India, situasi ini menuntut keseimbangan yang tidak mudah. New Delhi memperluas kerja sama dengan Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Indonesia, tetapi di sejumlah bidang masih tetap menjalin hubungan dengan Cina.
Menurut Chaturvedi, tujuannya bukan memutus seluruh keterkaitan ekonomi, melainkan memperluas jaringan kemitraan agar risiko politik akibat ketergantungan dapat ditekan.
Karena itu, para pakar berhati-hati menjawab apakah transisi energi benar-benar akan membuat negara lebih independen secara geopolitik.
IRENA menilai ketergantungan terhadap minyak dan gas memang berkurang, tetapi sebagai gantinya muncul kerentanan baru pada mineral, teknologi, dan rantai pasok industri.
Chaturvedi mengingatkan bahaya ketergantungan yang asimetris. Sementara itu, Fuhrmann melihat Cina tengah berada di jalur untuk mengonversi keunggulan teknologinya menjadi pengaruh geopolitik yang lebih besar.
IEA pun sampai pada kesimpulan serupa: kebijakan energi kini semakin menyatu dengan kebijakan industri, keamanan, dan politik luar negeri.
Dengan demikian, transisi energi tidak mengakhiri persaingan geopolitik. Dia hanya menggeser arena tempat persaingan itu berlangsung.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
