Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada Perdana Menteri Spanyol bahwa keamanan perbatasan merupakan "tanggung jawab bersama Eropa" dan mengisyaratkan bahwa Uni Eropa dapat memberikan bantuan tambahan kepada Maroko.
Pernyataan ini disampaikan von der Leyen ketika Spanyol berupaya memulangkan sisa puluhan ribu orang yang minggu lalu berenang mengelilingi atau menerobos perbatasan menuju Ceuta, wilayah eksklave Spanyol di Afrika Utara.
Para menteri dalam negeri Uni Eropa akan mengadakan rapat darurat melalui video konferensi pada hari Selasa (04/08) untuk membahas kemungkinan langkah yang dapat diambil.
Gelombang kedatangan migran ke Ceuta memicu respons yang berbeda di kalangan negara-negara anggota Uni Eropa. Italia dan Prancismemutuskan memberlakukan kembali pemeriksaan di kawasan perbatasan untuk sementara waktu. Meski sesungguhnya para imigran tidak mungkin bisa masuk ke Eropa tanpa memperlihatkan dokumen identitas.
"Dari insiden ini, jelas bahwa kita harus melakukan lebih banyak hal untuk semakin memperkuat perbatasan kita di titik-titik yang paling penting," tulis von der Leyen.
"Perlindungan seluruh perbatasan eksternal kita adalah tanggung jawab bersama Eropa."
Von der Leyen juga meminta pemantauan yang lebih ketat serta penggunaan penghalang fisik jika memang diperlukan. Selain itu, ia memuji Sánchez atas "penanganan cepat" terhadap situasi tersebut, mengingat sebagian besar dari sekitar 50.000 migran telah kembali menuju Maroko.
Pejabat tertinggi pemerintah di Ceuta, Juan Jesús Vivas, memperkirakan bahwa antara 3.000 hingga 5.000 orang masih berada di kota tersebut. Sementara itu, delegasi pemerintah Spanyol memberikan perkiraan yang sedikit lebih rendah.
Von der Leyen juga membuka kemungkinan peningkatan kerja sama dan bantuan kepada Maroko terkait pengelolaan wilayah pesisir Spanyol di Ceuta dan Melilla. "Maroko adalah mitra strategis yang penting, khususnya dalam upaya kita memerangi penyelundupan migran dan migrasi ilegal," tulisnya.
Ia menambahkan bahwa, bekerja sama dengan Spanyol, Uni Eropa dapat meningkatkan sistem peringatan dini pengelolaan perbatasan serta memperkuat dukungan teknis dan finansial kepada Maroko.
Gelombang kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta telah memantik ketegangan di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Prancis bahkan memberlakukan pemeriksaan sementara di kawasan perbatasannya.
Pemerintah atau menteri dari sejumlah negara yang selama ini bersikap keras terhadap isu migrasi, seperti Italia, Denmark, dan Finlandia, bahkan mendesak agar Spanyol ditangguhkan dari kawasan bebas perbatasan Schengen. Para politisi dari kelompok oposisi sayap kanan di berbagai negara Uni Eropa bahkan lebih vokal menyerukan penangguhan tersebut.
Pemerintah Spanyol mengkritik respons dari sejumlah negara Uni Eropa dan menganggap respons tersebut "egois". Spanyol pun mengusulkan digelarnya pertemuan darurat para menteri dalam negeri Uni Eropa untuk mencari jalan keluar bersama.
Sementara von der Leyen mengatakan bahwa pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa akan menjadi "langkah awal" penanganan krisis migrasi. Ia juga memastikan isu tersebut akan menjadi salah satu agenda dalam KTT para pemimpin Uni Eropa pada Oktober mendatang.
Dalam beberapa bulan terakhir, Uni Eropa telah memperketat kebijakan migrasinya. Langkah tersebut berkontribusi pada penurunan signifikan terhadap jumlah migran yang memasuki Uni Eropa.
Uni Eropa juga telah menyepakati mekanisme pengiriman pencari suaka yang ditolak datang ke negara ketiga. Mekanisme tersebut memungkinkan para pencari suaka diberangkatkan ke luar kawasan Uni Eropa yang dinilai aman. Negara tujuan itu disebut return hubs atau pusat pemulangan. Namun, hingga kini Uni Eropa belum menjalin kesepakatan tersebut dengan negara mana pun meski aturan hukumnya telah disahkan.
Pakar migrasi Gerald Knaus, Direktur Lembaga Kajian European Stability Initiative, mengatakan kepada DW bahwa peristiwa kedatangan migran ke Ceuta bukan dipicu oleh "faktor-faktor struktural". Menurutnya, tidak ada perubahan berarti, baik dalam kondisi sosial di Maroko maupun dalam kebijakan migrasi Spanyol.
Knaus mengatakan bahwa ada "banyak informasi palsu" di internet yang menyebarkan rumor seperti klaim bahwa "Spanyol membuka perbatasannya" dan "ada kesempatan untuk masuk".
Ia juga mengatakan bahwa berkurangnya jumlah orang yang berenang melewati pemeriksaan perbatasan pada awal pekan lalu justru memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan jumlah pendatang pada Kamis (30/07).
Knaus mengatakan bahwa situasi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan krisis migrasi pada 2015. Waktu itu ada ribuan migran yang tiba setiap hari. Banyak di antara mereka yang melarikan diri karena perang saudara di Suriah.
"Dalam krisis kali ini, jumlah pencari suaka sangat sedikit. Sebagian besar adalah laki-laki muda asal Maroko. Jadi, ini bukan peningkatan mendadak akibat tekanan struktural dari krisis pengungsian besar," kata Knaus.
Namun, Knaus mengatakan bahwa reaksi politis di Eropa, kepanikan, dan seruan kelompok sayap kanan untuk menutup kawasan Schengen, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang jadi latar belakang kedatangan pada migran. Meski jumlah migran sedikit dan pola kedatangannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Uni Eropa tetap menganggap hal tersebut sebagai masalah struktural yang perlu ditindak serius.
"Apa yang kita saksikan adalah, secara politis, peristiwa yang hanya berlangsung dua hari di Afrika Utara bisa memicu ketakutan di Finlandia, Denmark, dan Jerman," kata Knaus. "Oleh karena itu, jelas bahwa semua negara di Eropa punya kepentingan untuk membantu negara-negara Mediterania membuat kebijakan tepat. Kebijakan tersebut harus menyampaikan pesan yang jelas: Jangan lakukan ini. Jangan memanjat pagar. Jangan menaiki perahu. Jangan berenang menyeberangi laut. Ketika larangan tersebut dilakukan, Uni Eropa tetap memperlakukan para migran secara manusiawi, tetapi mereka akan memulangkan para migran dan, jika diperlukan, mengirim para migran ke negara ketiga yang dinilai aman."
Knaus mengatakan bahwa jika pesan tersebut disampaikan dengan jelas dan terbukti benar, penyeberangan laut dapat dihentikan dalam waktu singkat. Ia menilai bahwa aturan baru Uni Eropa dapat membuka peluang untuk mewujudkan hal tersebut.
Namun, Knaus menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengharapkan bahwa peristiwa di Ceuta akan mendorong tindakan bersama atau kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
"Kemungkinan terbesar adalah munculnya aksi saling menyalahkan dan pencitraan politik. Terjadi saling tuduh antar pemerintah negara Uni Eropa. Spanyol akan merespons dengan mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Akibatnya, yang muncul adalah ketegangan tanpa solusi," tutur Knaus.
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Hani Anggraini
